telusur.co.id - Kementerian Perhubungan, melalui Dirjen Perhubungan Laut memastikan akan terus berupaya mengoptimalkan layanan tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat. Kehadiran tol laut dinilai sangat dibutuhkan, khususnya di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP).
Menurut Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus Purnomo, masyarakat di wilayah 3TP ini telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Terlebih, di tengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.
“Konektivitas di wilayah Indonesia Timur ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut. Ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur menjadi fokus utama kami,” terang Agus di Sheraton Hotel Surabaya, Kamis (3/10/19).
Dari jumlah 113 kapal perintis itu, 46 trayek diberikan penugasan kepada PT Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80% beroperasi di wilayah Indonesia timur.
“Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah 3TP,” ungkapnya.
Namun, seiring perjalanan program tol laut yang akan memasuki usia 5 tahun, Agus menilai banyak hal positif yang tercatat yaitu kenaikan jumlah wilayah pelayanan tol laut di 3TP yang pada 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan.
Sementara pada 2019, menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan tol laut juga mengalami peningkatan di mana volume muatan pada 2016 sebesar 81.404 ton dan pada 2018 meningkat menjadi 239.875 ton.
Hal lainnya adalah meningkatnya respon dan keragaman muatan balik di mana sebelumnya respon muatan balik tol laut sangat minim. Saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai.
“Hal tersebut menunjukkan keseriusan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal konektivitas antar wilayah melalui penyelenggaraan tol laut,” ucap Agus.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Wisnu Handoko menyatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan tol laut.
Di antaranya dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dari yang semula pelayanan tol laut itu bersifat direct diubah menjadi pola hub and spoke pada 2019.
“Perubahan tersebut ditujukan untuk tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas di tengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019,” beber Wisnu.[Tp]
Laporan: Arianto Deni
