telusur.co.id - Pemerintah diminta untuk membatalkan peleburan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian ke BRIN. Pasalnya, proses peleburan balitbang pertanian sangat berisiko karena melibatkan jumlah aset dan SDM yang sangat besar. 

"Bila peleburan ini dipaksakan akan berdampak buruk bagi kegiatan penelitian sektor pertanian yang sangat penting. Mengingat salah satu konsekuensi peleburan lembaga ini adalah penyesuaian organisasi dan rasionalisasi SDM," kata anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (13/1/22). 

Mulyanto menjelaskan, Litbang Pertanian berbasis lahan dengan aset dan SDM tersebar di berbagai daerah. Kemerosotan riset pertanian akan mengancam ketahanan pangan nasional.

"Kenapa harus paksakan litbang pertanian melebur ke BRIN saat ini? Toh, peleburan lembaga lain saja masih bermasalah, masak mau ditambah dengan masalah baru lagi," sesalnya. 

Mulyanto memaparkan, saat ini terdapat 7.812 orang yang terlibat dalam kegiatan Balitbang Pertanian. 2.553 diantaranya merupakan tenaga fungsional yang terdiri dari peneliti, perekayasa, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, teknisi litkayasa statistisi, penyuluh, analis kepegawaian dan perencana. 3.500 karyawan honorer serta 2.000 lebih sisanya adalah karyawan kontraktual. 

Dari sisi aset, lanjut Mulyanto, peleburan ini berpotensi terjadi konflik kepemilikan. Karena proses administrasi pindah tangan tidak mudah dilakukan. Sehingga aset yang semula sangat produktif sangat mungkin jadi terbengkalai. Aset tersebut tidak saja meliputi ribuan hektar lahan, tetapi juga fasilitas pembibitan dan riset lainnya yang tidak bisa dihitung secara nominal. 

"Peleburan ke BRIN tidak boleh menghilangkan nilai manfaat aset riset ini. Apalagi kalau latar belakang peleburan ke BRIN ini adalah lebih banyak untuk tujuan efisiensi. BRIN harus memastikan lembaganya mempunyai kemampuan untuk mempertahankan dan mengelola aset Balitbang Kementan ini. Perlu dukungan sumber daya berupa anggaran yang memadai serta SDM yang mumpuni," imbuhnya. 

Dampak lain yang dikhawatirkan terkait peleburan ini adalah soal SDM. Berdasarkan pengalaman peleburan lembaga lain, politikus PKS ini khawatir peleburan balitbang juga akan menyebabkan terjadinya pemecatan beberapa karyawan. 

Dengan dalih efisiensi dan administrasi besar kemungkinan ada beberapa tenaga peneliti dan lainnya yang akan diberhentikan dari pekerjaannya. 

"Padahal, pekerjaan tertentu tidak bisa serta merta dialihtugaskan kepada pihak lain dengan mudah," tukasnya. [Fhr]