telusur.co.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI terus melakukan pengawasan untuk mempercepat penanganan bencana yang terjadi di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan wilayah lainnya. Hal itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan III, Rabu (10/2/2021).

“Untuk mempercepat penanganan bencana, Tim Pengawas DPR telah mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” kata Puan, dalam pidatonya.

Puan menegaskan, pengawasan pada penanganan bencana di sejumlah daerah dan berbagai masalah yang muncul di masyarakat merupakan tugas DPR RI. Pengawasan itu lalu ditindaklanjuti dengan mitra kerja, panja yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan, tim pemantau, maupun Tim Pengawas DPR. 

“DPR terus melakukan evaluasi  atas penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi yang sedang berlangsung di berbagai daerah terdampak bencana,” ujar Puan.

“Pemerintah agar selalu melakukan langkah antisipasi dan memperkuat upaya pencegahan bencana di setiap daerah, terutama daerah dengan risiko tinggi bencana,” sambung perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

Dalam pidato Penutupan Masa Persidangan III tahun sidang 2020-2021 tersebut, Puan juga menyampaikan bahwa fungsi pengawasan juga dilakukan dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta memberikan persetujuan atas calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo; calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc; serta calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
 
Selain itu, DPR RI juga telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Ombudsman RI, dan mendengarkan penjelasan dari Sekjen Kemenkominfo mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026. DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap 4 (empat) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia. (btp).