telusur.co.id - Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil.
Gagasan ini disampaikan Presiden dalam acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.
Korupsi, Tantangan Besar bagi Indonesia Presiden Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia.
Praktik ini menyebabkan kebocoran anggaran dan menghambat distribusi sumber daya ke masyarakat yang membutuhkan.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi
Ketua Umum DPP KAMAKSI sekaligus Presidium KKMP, Joko Priyoski, menilai bahwa penjara di pulau terpencil akan memberikan efek jera bagi para koruptor.
"Isolasi total dan pemiskinan harus diterapkan. Mereka tidak boleh mendapat hak remisi maupun kunjungan. Ini langkah tegas untuk memastikan pejabat yang diberi amanah berpikir seribu kali sebelum melakukan korupsi," tegasnya.
Korupsi Merugikan Negara dan Rakyat Praktik korupsi yang masih merajalela tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengancam perekonomian rakyat.
Dari pejabat pusat hingga daerah, bahkan di lingkungan BUMN, banyak yang terlibat dalam tindak pidana ini.
KKMP menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu, memeriksa, dan menangkap siapa pun yang terbukti bersalah.
"Akibat korupsi, banyak sektor terdampak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan. Guru, dokter, petani, buruh, dan mahasiswa menjadi korban dari kebijakan yang tidak pro-rakyat akibat uang negara dirampok pejabat yang seharusnya melayani masyarakat," ujar Presidium KKMP, Ramadhani Isa, yang juga Kornas POROS MUDA NU.
KKMP Dorong Rampas Aset Koruptor
KKMP tidak hanya mendukung gagasan penjara terpencil, tetapi juga mendorong perampasan aset para koruptor agar dikembalikan kepada negara.
Mereka sudah menikmati gaji tinggi, fasilitas, dan tunjangan, tetapi masih serakah. Hukuman berat dan perampasan aset harus diterapkan agar ada keadilan bagi rakyat," tambah Ramadhani.
Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, KKMP berharap langkah ini dapat menjadi titik awal dalam upaya pemberantasan korupsi secara total di Indonesia. Mereka juga menantikan implementasi kebijakan ini agar benar-benar memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.[iis]
