Telusur.co.id - Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi masyarakat kawal seleksi Anggota BPK RI yang terdiri dari Relawan Jokowi Mania (JOMAN), Jaringan Informasi Rakyat (Jari Rakyat), Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) dan Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Selasa (13/8/19).

Tujuan kedatangan koalisi ini adalah untuk menyampaikan surat resmi kepada Deputi Bidang Pencegahan KPK perihal permohonan untuk mengawasi proses seleksi atau pemilihan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024.

Dalam laporannya, koalisi menduga ada indikasi potensi suap atau politik uang dalam pemilihan Anggota BPK yang akan dilaksanakan oleh Komisi XI DPR. Selain itu, munculnya calon atau figur politisi dan figur yang diragukan integritasnya dalam seleksi Anggota BPK menguatkan dugaan akan terjadinya politik transaksional.

"Proses seleksi calon Anggota BPK sejak awal tidak berjalan dengan fair, abu-abu, dan tidak memenuhi azas-azas yang ditetapkan oleh peraturan DPR. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Komisi XI tidak menjalankan seleksi dengan benar dan ala kadarnya, sehingga berpotensi melanggar hukum dan terbukanya ruang negosiasi" tulis Koalisi Masyarakat dalam keterangan yang diterima telusur.co.id, Selasa (13/8/19).

Berdasarkan alasan tersebut, Koalisi Masyarakat Awasi Seleksi Calon Anggota BPK mendesak agar KPK mengawasi secara aktif seleksi calon Anggota BPK dan memantau indikasi terjadinya suap dan politik uang.

Selain itu, mereka meminta agar Komisi XI DPR tidak memilih figur politisi dan figur yang cacat secara integritas demi menyelamatkan marwah BPK sebagai lembaga tinggi negara. 

"Kami juga mengajak elemen masyarakat untik turut mengawasi dan mengawal proses seleksi dari awal hingga voting di Komisi XI nantinya," tutup keterangan itu.[asp]

Laporan : Fahri Haidar