telusur.co.id - Komisi IV DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam rangka Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jabodetabekpunjur (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak Cianjur) di ruang rapat Distaru, Senin (27/2/23). 

Turut hadir pada acara tersebut, Sekretaris Distaru, Edison Effendi, didampingi Kepala Bidang Perencanaan Ruang, Erwin Guwinda beserta para staf dan jajarannya.

Pemimpin rombongan sekaligus anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Juheni M. Rois menjelaskan, tujuan kunker ke Kota Bekasi ini untuk tukar pikiran terkait penataan ruang. 

"Provinsi Banten tidak bisa lepas dari Provinsi Jawa Barat selain saling membutuhkan. Maksud tujuan kami untuk mempelajari dan mencari referensi dalam mengambil langkah yang tepat dan efektif, khususnya perencanaan dan penataan ruang," kata Juheni.

Edison Effendi menjelaskan, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi membawahi Bidang Perencanaan dan Tata Ruang. Dengan luas RDTR Kota Bekasi tahun 2022-2042 seluas 21.311 hektare dibagi menjadi 5 di antaranya : Wilayah Perkotaan (WP) Bekasi Utara, Pusat Kota, Pondokgede, Mustikajaya, dan Jatisampurna.

“Masing-masing WP memiliki tujuan seperti kawasan pusat aktivitas pemerintahan, kawasan permukiman dan perdagangan, hingga kawasan industri dan sebagainya,” jelas Edison Effendi. 

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Ruang, Erwin Guwinda mengatakan, revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Bekasi telah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementrian ATR/BPN.

"Salah satu saran kepada Provinsi Banten adalah jangan memproses penyusunan RTRW dan RDTR secara bersamaan antara kota dengan provinsi, karena itu bisa menghambat pekerjaan dan membutuhkan waktu cukup lama," imbuhnya.

Erwin berharap agar Perwal RDTR ini bisa segera rampung pada 2023 karena di Kota Bekasi sudah banyak proyek nasional, seperti kereta cepat, MRT, dan LRT.

Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif, foto bersama dan pemberian plakat dari Pemerintah Kota Bekasi kepada DPRD Provinsi Banten.[Tp]