telusur.co.id - Sejumlah Organisasi Mahasiswa menyoroti kesenjangan pendidikan di Tanah Air, terutama pada waktu pandemi Covid-19 ini. Mereka mendesak Kemendikbud untuk segera mengatasi carut-marut dunia pendidikan yang terjadi saat ini.

Koordinator Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se-Indonesia (Koorpresnas BEM PTMI), Nur Eko Suhardana menyampaikan bahwa, saat ini Kemendikbud atau Nadiem Makarim dinilai gagal dalam bekerja untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

“Sebab penerapan kebijakan pembelajaran secara daring saat ini dinilai sangat carut-marut bahkan sangat merugikan mahasiswa dan orang tua mahasiswa itu sendiri,” tegas Eko pada rilisnya. Rabu, (29/7/2020).

Seharusnya, kata dia, kebutuhan akan pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah selaku pengelola negara ini memiliki kewajiban untuk melaksanakannya Ketentuan tersebut yang tercantum dalam UUD 1945.

“Pendidikan adalah bukan semata-mata mereka yang memiliki uang saja, yang bisa mendapatkan akses pendidikan, tetapi mereka yang miskin dan berada di kawasan 3T (tertinggal, terluar, terdepan) juga harus mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.

Nur Eko mengatakan bahwa, saat ini akses internet dan penunjang pembelajaran daring masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia jika dilihat dari total 83.218 Desa/Kelurahan di Indonesia, tercatat ada 12.548 Desa/Kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G.

“Sehingga, hal ini menimbulkan sebuah permasalahan yang sangat serius dan seharusnya Nadiem Makarim mencarikan solusi atas problematika yang terjadi,” paparnya.

Sementara itu, Nur Eko juga meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Nadiem Makarim yang dinilai gagal dalam mengatasi carut-marut pendidikan di tengah pandemi Covid-19 selama hampir 4 bulan ini. (ari)