Telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, pihaknya akan mengumumkan tersangka baru kasus korupsi pengadaan paket KTP-elektronik (e-KTP) pada pekan depan.
"Untuk KTP-e ini mungkin akan diumumkan Senin atau Selasa," kata Syarif di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8/19).
Namun Syarif belum mau mengungkapkan siapa tersangka baru tersebut. "Nanti juga diumumkan," ucapnya.
Sebelumnya dalam kasus KTP-e itu, terdapat tujuh orang yang telah menjadi terpidana, yaitu mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Dia dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan dan pidana tambahan uang pengganti USD 500 ribu dan Rp 1 miliar.
Mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto, dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan dan pidana tambahan uang pengganti USD 450 ribu dan Rp 460 juta.
Selanjutnya, Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta, dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta uang pengganti Rp 1,1 miliar dan US$2,5 juta.
Mantan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo, dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 20,7 miliar.
Mantan Ketua DPR Setya Novanto, dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti US$ 7,3 juta dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun.
Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi yang juga keponakan Novanto, dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.
Made Oka Masagung dari pihak swasta yang juga dekat dengan Novanto, dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.
Selain itu, KPK pada Kamis (25/7/2019) juga telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari (MN), tersangka kasus korupsi KTP-e lainnya.
Sidang terhadap Markus akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. [Fhr]
