telusur.co.id - Beredarnya berita yang menyebut bahwa Pimpinan KPK, Firli Bahuri, menyodorkan penambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk keperluan pengadaan mobil dinas, setelah sebelumnya juga pernah mengusulkan tambahan lain berupa kenaikan nominal gaji. 

Nominal mobil dinas untuk ketua KPK senilai Rp1,45 miliar, sementara wakil ketua masing-masing Rp1 miliar dan dewan pengawas serta pejabat eselon 1 Rp702 juta. Seperti yang dikutip dari Tirto.id

Permintaan kenaikan anggaran untuk keperluan mobil dinas dan gaji dinilai sangat tidak etis. Pasalnya, di tengah situasi ekonomi yang belum berjalan dengan baik, tidak menentunya penghasilan banyak masyarakat baik UMKM, Buruh, tani dan nelayan karena karena pandemic dan ditambah terbitnya undang-undang Omnibus Law yang dinilai merugikan kaum pekerja.

Ketua umum Bintang Muda Indonesia, Farkhan Evendi, menilai apa yang dilakukan oleh pejabat KPK akan memunculkan persoalan baru di tengah ketidak jelasan kondisi ekonomi dan politik Indonesia.

“Keputusan penambahan dana anggaran untuk keperluan mobil dinas itu saya kira akan membuat marah kawan-kawan buruh dan kelas pekerja lainya. Yang tengah memperjuangkan hak dengan melawan Omnimbus Law,” ujar Farkhan.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa kerja dan citra KPK di masa kepemimpinan SBY sebagai presiden masih bisa optimal tanpa ada mobil dinas mewah dan gaji yang selangit. “sekarang ini KPK jadi sasaran kritik para akademisi dan kelompok prodemokrasi lainnya, sejak ada UU yang melemahkan KPK.”

Bintang Muda Indonesia (BMI) menghimbau agar KPK sebaiknya tunjukkan kinerjanya dalam memproses kasus-kasus besar. “KPK itu lembaga penguat demokrasi, yang lahir sejak reformasi, bukan tempat pesta anggaran para elit,” tandas Farkhan. [ham]