Anggota DPR, yang juga komisi III, Muslim Ayub menilai Ombudsman RI dalam melaksanakan tugas terlihat sedang berpolitik.
Pasalnya, ia melihat lembaga tersebut tidak pernah terdengar sedikitpun suaranya atas berbagai kebijakan pemerintahan daerah era sebelum Anies-Sandi.
“Kita tidak pernah mendengar ada LHAP yang dikeluarkan atas banyaknya pelanggaran yang diduga kuat terjadi maladministrasi pada masa pemerintahan Ahok. Kemana Ombudsman saat itu? Mengapa baru pada era sekarang mereka menampakkan diri,” tanya Muslim.
Menurut anggota komisi III sebagai lembaga negara, Ombudsman sepertinya sedang bermain-main dalam wilayah politik. Mereka begitu bersemangat dan penuh energi mengevaluasi kebijakan gubernur yang baru seumur jagung itu.
“Tidak ada satu lembar LHAP yang kita lihat dikeluarkan. Pisau evaluasi dan analisa lembaga ini menjadi sangat tumpul ketika itu. Dan sekarang tiba-tiba begitu tajam berhadapan dengan pemerintahan Anies-Sandi,” ujarnya.
Dikatakan politisi Senayan tersebut, ini bukan soal LHAP yang dikeluarkan Ombudsman. Sebab sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, institusi ini memang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Akan tetapi pada perlakukan diskriminatif yang sangat vulgar yang sedang dipertontonkan.
“Lembaga ini bukan alat politik untuk menyerang satu institusi pemerintah. Jangan karena ketidaksukaan yang sifatnya personal dari orang-orang dalam lembaga ini terhadap pemerintahan Anies-Sandi, lantas menggunakan lembaga negara yang dibiayai dengan uang rakyat untuk melampiaskan ketidaksukaan,” kritik politisi PAN ini.
Ditambahkan Muslim, Ombudsman diciptakan untuk bersikap netral, berlaku adil dan transparan. Karena itu, dalam bekerja bebas dari pengaruh dan kepentingan pribadi atau kelompok manapun.
“Apa yang dilakukan Ombudsman perwakilan DKI ini, tidak mencerminkan sifat-sifat tersebut. Sikap diam lembaga ini atas kebijakan pemerintahan era lalu dan begitu aktifnya pada era sekarang mengindikasikan sikap ketidaknetralan dan ketidakadilan tersebut? kata Muslim
“Saya malah ingin menantang balik, berani tidak lembaga ini mengevaluasi atau paling tidak memberikan catatan kritis atas semua kebijakan pada masa Ahok yang cukup menghebohkan itu, yang sampai sekarang meninggalkan masalah?”
Muslim Ayub mengingatkan institusi ini harus menunjukkan sikap objektif, netral, dan berlaku adil dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Jangan serampangan dalam bekerja, apalagi bersikap tebang pilih. Anda yang ada dalam lembaga itu dibayar oleh negara dengan uang rakyat untuk mengawasi pelayanan publik agar menjadi lebih baik. Karena itu lakukanlah dengan cara yang adil. Jangan menjadikan Ombudsman itu sebagai kenderaan untuk menyerang seseorang atau sekelompok orang dalam pemerintahan yang kebetulan berbeda pandangan politik”, pungkas Muslim.
