telusur.co.id - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menegaskan, dimasa depan kemajuan Indonesia akan ditentukan oleh daerah.
Jika daerahnya maju, maka bangsa Indonesia juga akan mengalami kemajuan. Tetapi, jika daerah terus tertinggal, niscaya kemajuan Indonesia hanya akan menjadi impian saja.
Sayangnya, potensi kemajuan daerah, itu masih dihadapkan pada beberapa persoalan pelik. Antara lain, banyaknya aktor politik yang turut memainkan kekuasaan di daerah, sementara kemampuan sumberdaya mereka belum cukup mumpuni.
“Banyak diantara mereka yang kaget dan demam panggung, memegang kekuasaan di daerah. Akibatnya, malah melakukan tindak pidana korupsi dan itu sudah terbukti dari banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya saat menjadi narasumber kuliah umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII/2024 di gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).
Sejauh ini, menurut Fadel persoalan pelik yang mengganjal potensi kemajuan daerah, itu belum benar-benar bisa diatasi. Terbukti, baik dana APBD maupun transfer pusat ke daerah yang nilainya sangat besar, belum mampu mencapai hasil yang diharapkan.
Di mana-mana, sebutnya, masih ditemukan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang sangat tinggi. Dan itu menunjukkan ada yang salah, yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Pengamatan saya mengatakan, manajemen pemerintahan daerah sudah ketinggalan zaman, harusnya mereka mengikuti perkembangan yang ada. Kita membutuhkan collaborative governance, dan itu belum dimiliki oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Dalam sistem collaborative governance, menurut Fadel pemda harus memiliki pola pikir bahwa APBD merupakan modal, yang berfungsi untuk menumbuhkan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan.
Jangan sampai seperti pada kasus Maluku Utara maupun Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 27 %, sedangkan di Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sebesar 20%, tetapi jumlah orang miskin dan penganggurannya masih tinggi.
“Inilah bukti pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus. Seharusnya, pemda memakai anggaran yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Misalnya sektor perikanan dan pertanian,” tandasnya.[]
