telusur.co.id - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding melantik pejabat eselon I yang bertugas di Kementerian P2MI. Pelantikan ini seiring peningkatan nomenklatur lembaga pemerintahan yang sebelumnya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi KP2MI.
Karding menjelaskan, alasan yang mendasari adanya penambahan direktorat baru, karena tupoksi dan wewenang kementerian akan lebih banyak dibanding Badan.
"Linier dengan peningkatan dari Badan, artinya tanggung jawab kementerian ini luasan kewenangan dan cakupannya, arah kebijakannya juga semakin luas sehingga memang harus ditambah," kata Karding usai pelantikan di Kantor KP2MI, Pancoran, Jakarta, Rabu (22/1/25) malam.
Karding lantas mencontohkan persoalan PMI yang bekerja di sektor perikanan. Begitu juga persoalan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap kali menyasar pahlawan devisa.
"Awak kapal itu sekarang begitu banyak baik yang awak kapal niaga maupun perikanan di luar negeri. Nah ini harus kita respon. Yang kedua soal direktur siber. Suka tidak suka kita harus punya direktur siber. Kenapa? Karena sekarang modus prekrutan itu termasuk yang korban TPPO itu latar-latar sekarang lewat online. Itu contoh aja," tuturnya.
Disisi lain, Karding menyampaikan, dengan dilantiknya pejabat eselon I, maka ke depan seluruh jajaran KP2MI tinggal melaksanakan program-program kerja sesuai topokasi masing-masing.
"Dengan selesainya pelantikan ini, artinya seluruh pejabat itu sudah semua dilantik. Jadi Eselon I sudah selesai, Eselon II sudah, Eselon III dan IV juga sudah selesai. Dan tinggal kita bekerja tentu dengan berpatokan pada amanah Presiden Prabowo Subianto, " kata Karding.
Karding menguraikan sejumlah arahan Presiden Prabowo khususnya terkait K2PMI. Yaitu, pengelolaan anggaran K2PMI harus berorientasi pada pembukaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas sumber daya manusia (SDM). Kemudian anggaran KP2MI harus mengarah pada penciptaan terobosan-terobosan baru yang bersifat teknologi.
Selain itu, Karding juga berpesan kepada seluruh anak buahnya di KP2MI jangan pernah terlihat korupsi, narkoba hingga judi online.
"Kami juga meminta pada jajaran yang dilantik untuk jangan main-main dengan korupsi. Zero toleran terhadap korupsi, terhadap narkoba, judi online termasuk keluarga mereka," kata dia.
Berikutnya, Karding mendorong pejabat di KP2MI harus bekerja keras, cepat dan juga harus cerdas. Termasuk membangun soliditas, kolaborasi antar bagian-bagian yang ada dalam lementerian.
"Semua pekerjaan yang kita lakukan, semua tindakan yang kita lakukan, program yang kita lakukan, harus dibangun atas ukuran KPI (Key Performance Indicator) yang jelas," tukas Karding.
Adapun Karding melantik tujuh pejabat eselon I yang akan mengisi kursi direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan staf ahli.
Mereka yaitu Dwi Setiawan Susanto sebagai Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Anhas sebagai Direktur Jenderal Penempatan, Rinardi sebagai Direktur Jenderal Perlindungan, Muh Fachri sebagai Direktur Jenderal Pemberdayaan, Irjen Ketut Suardana sebagai Inspektur Jenderal, Prof Moch Chotib sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, dan Agustinus Gatot Hermawan sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga. [Fhr]
