telusur.co.id, Mudik Lebaran tahun 2023 diperkirakan merupakan mudik terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Mengingat sudah hampir tiga tahun lamanya banyak masyarakat Indonesia tidak mudik.
Kerinduan masyarakat untuk bertemu dengan keluarga masing-masing dan kawan-kawan di kampung halaman yang telah lama tertumpuk akan segera terobati.
Membaiknya kondisi perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah pemudik.
Dengan jumlah pemudik yang sangat besar tersebut harus betul-betul diantisipasi secara serius oleh Pemerintah.
Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR dengan menghadirkan Perusahaan Operator Jalan Tol Seluruh Indonesia dengan agenda pembahasan mengenai permasalahan pengelolaan jalan tol di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).
“Maka (mudik) tidak boleh terganggu karena ada kemacetan atau mungkin karena ada gangguan di jalan seperti keselamatan, kemudian juga kenyamanan agar warga yang mudik itu betul-betul bisa difasilitasi oleh Pemerintah," kata Suryadi Jaya Permana dikutip dari laman resmi DPR.
"Mudik ini kan sebetulnya setiap tahun ya, kecuali pada saat pandemi kemarin. Oleh karena itu, beberapa kesalahan berulang seharusnya tidak boleh terjadi lagi, misalnya ada kemacetan di titik tertentu karena sosialisasi tentang misalnya subsidi angkutan bus,” sambung dia.
Suryadi Jaya Permana mengungkapkan bahwa adanya pengalihan arus yang tidak diketahui oleh publik dari awal menyebabkan terjadinya penumpukan di titik-titik tertentu.
Selain itu, ia mewanti-wanti rest area jalan tol jangan sampai tidak memadai kapasitas tempat parkirnya sehingga terjadi penumpukan yang menyebabkan kemacetan.
“Nah, kesalahan ini berulang setiap tahun dan ini harus diperbaiki. Standar Pelayanan Minimum (SPM) di jalan-jalan ini harus diperbaiki supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegas Legislator Fraksi PKS ini.
Dorong Pemerintah Tambah Jumlah Subsidi Angkutan Lebaran
Dalam kesempatan ini, Suryadi Jaya Purnama mengimbau agar Pemerintah juga menambah jumlah subsidi angkutan Lebaran 2023.
Tujuannya, supaya masyarakat tidak lagi banyak menggunakan kendaraan pribadi seperti kendaraan roda dua dan mobil namun beralih menggunakan angkutan umum seperti kereta api dan bus yang harus diperbanyak.
"Ya itu juga sudah yang kita antisipasi di awal meminta agar Pemerintah juga menambah jumlah subsidi angkutan Lebaran supaya masyarakat tidak menggunakan kendaraan roda dua misalnya, tapi menggunakan angkutan umum seperti kereta api bus, ini yang harus diperbanyak,” ujar Suryadi.
Tak hanya itu, tandas Suryadi, Pemerintah ditegaskannya harus membuat simulasi antara jumlah pemudik dengan jumlah ketersediaan angkutan transportasi yang tersedia. “Pemerintah harus memberikan intervensi, supaya nanti jangan pada kemudian terjadi kemacetan yang cukup parah mengakibatkan berbagai masalah di kemudian hari,” ujar Suryadi.
Soroti Keputusan Cuti
Selain itu, Suryadi juga menyoroti keputusan Pemerintah yang memajukan cuti bersama dimulai tanggal 19-26 April 2023. Menurut dia, Keputusan tersebut masih perlu kajian lebih mendalam.
Sejauh ini, Suryadi berpendapat dirinya belum melihat majunya hari cuti bersama tersebut efektif.
“Tetapi kita lihat sesungguhnya memang agak positif ya agar cuti itu bisa tidak berbarengan antara (kantor) pemerintah dalam hal ini ASN kemudian swasta cutinya bersamaan. Tapi begitu dimajukan, sehingga arus itu tidak menumpuk di satu (hingga) dua hari pada saat Lebaran,” tandas Suryadi.
