telusur.co.id - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, suatu negara dikatakan sebagai negara maju jika memiliki 14 persen pengusaha atau enterpreneur dibandingkan dengan rasio penduduknya. Posisi Indonesia di antara negara-negara ASEAN adalah 3,47 persen, masih di bawah jika dibandingkan dengan Malaysia 4,74 persen, Singapura 8,76 persen dan Thailand 4,26 persen.
“Sungguh satu upaya yang sangat luar biasa dari BPJE (Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi) DPD PKS Jakarta Timur untuk meluncurkan KSWJ (Koperasi Sinergi Wirausaha Jakarta) dan RTB (Rumah Tangguh Berdaya) Jakarta Timur yang merupakan satu langkah maju yang perlu diapresiasi dan perlu didorong, bukan saja untuk Jakarta Timur tetapi juga merupakan kontribusi kita untuk Indonesia. Saya kira upaya-upaya ini tidak saja kita persembahkan untuk Jakarta Timur tetapi juga untuk Indonesia maju yang menjadi visi negara kita ke depan,” ujar Anis di Jakarta, Kamis (15/7/21).
Selanjutnya mengenai UMKM, Anis yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini memaparkan bahwa di Indonesia memang sudah ada Kementerian Koperasi dan UMKM dan dari sisi perekonomian nasional UMKM menyumbang sebesar 99,9 persen dan menyerap lebih dari 70 persen tenaga kerja. Sehingga sebetulnya fondasi ekonomi Indonesia ditopang 99,9 persen dari UMKM, sementara hanya 0,001 persen dari usaha-usaha besar.
Oleh karena itu, kata Anis, pemerintah seharusnya lebih mendorong lagi agar UMKM kita bisa bangkit. UMKM Indonesia berjumlah sekitar 64,2 juta unit UMKM di seluruh Indonesia, tetapi yang bergabung dengan marketplace atau pasar digital hanya sekitar 10 juta dari 64,2 juta UMKM.
“Tetapi masih sangat banyak yang perlu diperbaiki dari UMKM kita dan jika kita ingin Jakarta Timur maju, dibutuhkan sejumlah 14 persen dari jumlah penduduk Jakarta Timur atau sekitar 408.242 penduduk Jakarta Timur yang menjadi pengusaha,“ kata Legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur ini.
Menurut Anis, hal ini akan menjadi program kerja yang luar biasa untuk PKS Jakarta Timur. Sebab, konsep-konsep dari BPJE, KSWJ dan konsep RTB ini sangat potensial untuk bisa menjadikan 408.242 masyarakat Jakarta Timur sebagai pengusaha. Akan tetapi tentu saja tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kolaborasi dengan berbagai stakeholder UMKM. Bantuan untuk UMKM tidak cukup hanya permodalan atau hanya bantuan sarana prasarana tetapi harus ada pendampingan, pengawalan sampai kepada pemasaran, sehingga UMKM bisa naik kelas.
Permasalahan UMKM yang utama selain pemasaran dan permodalan lainnya adalah tingkat literasi keuangan yang masih rendah, artinya masih banyak UMKM yang belum bisa mengakses permodalan perbankan. Salah satu yang bisa dilakukan oleh KSWJ dan RTB dalam membantu UMKM adalah agar UMKM bisa mengakses bantuan-bantuan dari pemerintah.
Anis memandang, meskipun banyak stakeholder UMKM, namun belum ada sinergi dan kolaborasi yang membuat UMKM dapat menjadi sesuatu yang bisa dibesarkan bersama.
“Oleh karena itu para stakeholder tidak bisa bergerak sendiri, namun harus benar-benar berkolaborasi melalui kemitraan,” saran Anis.
Pemerintah juga menganggarkan bantuan untuk UMKM dari program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), akan tetapi, Anis yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI melihat masih banyak UMKM yang belum mendapatkan bantuan PC-PEN, padahal dananya sangat besar yaitu Rp. 41,73 Trilyun. Menurut Anis, laporan serapan anggaran PC-PEN pada bulan Juni 2021 baru sebesar 31,4 persen.
“Jika KSWJ sudah memiliki program RTB yang bagus, alangkah baiknya jika KSWJ mengayomi seluruh UMKM di Jakarta Timur. Apalagi selain masalah literasi keuangan, pelaku UMKM juga berpendidikan rendah sehingga perlu dibantu agar mereka dapat menaikkan tingkat pendidikannya. Sehinnga dengan literasi keuangan dan tingkat pendidikan yang baik, pelaku UMKM dapat mengakses bantuan. Karena jika di suatu daerah ada banyak pengusaha tangguh dan berdaya, maka negaranya juga bisa maju.” kata Anis.
Selanjutnya, Anis berharap agar UMKM dapat ditingkatkan kapasitasnya sehingga bisa naik kelas dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BPJE DPD PKS Jakarta Timur adalah upaya yang sangat baik dan bisa menjadi teladan atau role model bagi daerah-daerah yang lain.
"Jika kita melakukan pembinaan, pendampingan, mengadvokasi, hingga UMKM dapat mengaskes fasilitas bantuan maka hal ini dapat mejadi solusi yang paling ampuh dalam permasalahan UMKM dan dalam skala besar kita dapat menjadikan Jakarta Timur yang maju dan berdaya,” pungkas Anis. [Tp]
