telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan keputusan pemerintah yang akan melibatkan TNI dan Polri untuk mengawal program ‘New Normal” harus diiringi dengan protokol yang ketat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

"Melibatkan TNI serta Polri untuk turun langsung mendisiplinkan masyarakat perlu hati-hati. Melihat penggunaan Satpol PP seperti yang selama ini dilakukan, ada beberapa yang menimbulkan konflik horizontal. Pastikan semua memahami prosedur dan gunakan pendekatan yang humanis," ujar Mardani, Kamis.

Karena yang dihadapi saat ini adalah krisis kesehatan. Literasi, sosialisasi, serta himbauan pada tahap awal mesti diperkuat. Baru kemudian penerapan sanksi dilakukan secara bertahap. 

Namun sebelum jauh kesana, pemerintah tetap tidak bisa gegabah dalam memutuskan New Normal. Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa penularan Covid-19 bisa dikendalikan. Diapun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menilai realita di lapangan. "Jangan karena negara lain melakukan relaksasi, kita juga ikut-ikutan," dia mengingatkan.

Kondisi di Indonesia, amat berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan yang dilihat dari segi grafik sudah menurun. Sedangkan di Indonesia masih naik itupun dengan jumlah peserta rapid/swab test yang terbatas. "Berbahaya jika dipaksakan."

Kemudian apakah rencana penerapan New Normal ini sudah melibatkan Pemda? Karena wilayah terutama yang menerapkan PSBB lebih mengetahui kondisi masing-masing. Mulai dari tingkat penyebaran virus, jumlah tes per hari, sampai ketersediaan fasilitas kesehatan.

Terlebih Pemda tengah berjuang keras untuk memutus rantai penyebaran di wilayah masing-masing.

Terakhir, Covid-19 merupakan krisis kesehatan dan ini yang utama. Mindset ini harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan. "Mari kita jaga kebijakan publik pemerintah agar masuk akal,berbasis data dan mengikuti arahan para ahli beserta kajiannya," tuntasnya. [ham]