telusur.co.id - Anggota DPR RI, Luluk Nur Hamidah,  menyoroti pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan datang.

Hal iu disampaikan Luluk dalam diskusi Dialektika Demokrasi  di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/9/24).

Luluk menjelaskan bahwa Pilkada Serentak 2024 akan melibatkan berbagai daerah, dari pemilihan bupati, wali kota, hingga gubernur. Ia memperingatkan agar semua pihak berhati-hati terhadap potensi pelanggaran demokrasi selama pelaksanaan Pilkada.

“Saya pernah mengungkapkan sebelumnya bahwa ada sejumlah hal yang perlu kita waspadai dalam Pilkada ini. Salah satunya adalah upaya memecah belah masyarakat yang bisa menghambat terpilihnya pemimpin yang adil dan jujur,” kata Luluk.

Selain itu, Luluk juga menyoroti kemungkinan adanya ketidakadilan, terutama dengan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau sumber daya negara untuk mendukung calon tertentu. Ia menegaskan pentingnya peran aktif pers dalam mengawasi jalannya Pilkada.

Politisi PKB itu juga mengingatkan agar aparat keamanan tetap netral dan tidak terlibat dalam mendukung salah satu calon selama Pilkada. Dia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar proses Pilkada tetap berlangsung dengan adil.

“Pemantauan sangat penting, terutama bagi calon petahana yang memiliki akses lebih besar terhadap APBD dan birokrasi. Hal ini bisa menjadi potensi pelanggaran yang harus kita cegah bersama demi menjaga transparansi dan keadilan dalam pemilu,” jelasnya.

Luluk berharap agar Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan sehat, demokratis, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak semua elemen masyarakat, termasuk media, untuk bersama-sama mengawasi Pilkada agar sesuai dengan harapan rakyat.

“Semoga Pilkada kali ini menghasilkan pemimpin yang tulus dan berkomitmen untuk membangun daerah serta mensejahterakan masyarakat. Mari kita kawal bersama agar Pilkada ini berjalan jujur, adil, dan demokratis,” pungkasnya. [Tp]