telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky, melaksanakan Reses I Tahun Sidang 2025–2026 di Kampung Pondok, Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pemuda dan UMKM desa.
Dialog berlangsung hangat. Warga—khususnya para pemuda dan perintis UMKM—menyampaikan kebutuhan yang sangat konkret: keterampilan teknis yang relevan, akses peralatan usaha yang memadai, serta kemudahan legalitas agar usaha mereka dapat berkembang dan memasuki pasar yang lebih luas. Aspirasi tersebut muncul bukan sebagai keluhan, tetapi sebagai gambaran tentang potensi besar yang selama ini belum tersentuh secara optimal.
Dalam kesempatan itu, M. Rizky menegaskan bahwa Desa Tonjong memiliki energi masyarakat yang kuat dan perlu ditopang dengan program yang tepat.
“Anak muda Tonjong punya kemauan, dan itu modal penting. Yang mereka butuhkan adalah pelatihan yang benar-benar bisa diimplementasikan, bukan hanya kegiatan seremonial. UMKM pun butuh alat usaha, bukan bantuan sekali pakai. Ini fondasi agar ekonomi desa bisa tumbuh stabil,” ujarnya.
Warga juga mendorong pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan layanan percepatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas tersebut dinilai penting agar pelaku usaha bisa mengikuti pendampingan resmi, mengakses pembiayaan, dan membuka peluang kemitraan yang lebih luas. Aspirasi ini disambut baik oleh Rizky, yang menilai bahwa ekosistem UMKM harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari pelatihan, alat produksi, hingga legalisasi.
“Kita ingin desa-desa di Jawa Barat memiliki sistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Apa yang disampaikan warga Tonjong hari ini akan kami kawal dalam pembahasan program di provinsi. Ini bukan sekadar mencatat aspirasi, tetapi memastikan jalur penyelesaiannya,” tambahnya.
Kegiatan reses ditutup dengan komitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat Tonjong secara bertahap. Reses ini sekaligus menegaskan bahwa penguatan ekonomi berbasis desa memerlukan pendekatan yang lebih manusiawi, terukur, dan berpihak pada pelaku usaha mikro. (VC)
