telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat melaksanakan Reses I Tahun Sidang 2025–2026 di Babakan Gaya Kidul RT 02 RW 03, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Kamis (27/11). Kegiatan ini dihadiri ketua RW/RT, tokoh masyarakat, pengurus masjid, pelaku UMKM, komunitas pemuda, serta warga dari berbagai lingkungan yang hadir untuk menyampaikan persoalan mereka secara langsung.
Forum reses berlangsung aktif sejak awal. Warga menyampaikan sejumlah isu mendesak, mulai dari empat titik rawan banjir yang hampir selalu tergenang saat hujan deras, perlunya pompa air, kondisi lapangan warga yang becek, hingga fasilitas listrik dan kebutuhan kanopi untuk masjid yang digunakan juga sebagai ruang serbaguna.
Masalah sosial seperti PKH yang tidak cair, perubahan status desil, dan validasi DT-SEN menjadi perhatian warga yang menuntut kejelasan. Di sisi lain, kebutuhan pendidikan juga muncul, mulai dari usulan penguatan pendidikan kebangsaan, tingginya jumlah pemuda putus sekolah, hingga harapan agar ada PKBM lokal dan akses lebih mudah untuk KIP Kuliah.
Isu ketenagakerjaan turut mengemuka, terutama tingginya angka pengangguran. Warga berharap adanya akses pelatihan teknis, informasi lowongan yang terhubung, hingga program padat karya.
Pelaku UMKM juga menyampaikan aspirasi untuk memanfaatkan lapangan sebagai sentra UMKM malam Minggu apabila fasilitasnya diperbaiki. Selain itu, warga meminta dukungan sarana kegiatan sosial seperti sound portable dan perlengkapan olahraga.
Dalam sambutannya, Mamat Rachmat menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang masuk merupakan bagian dari tanggung jawab politik dan etis dirinya sebagai wakil rakyat.
“Reses ini adalah momen bagi saya untuk kembali kepada masyarakat yang memberikan amanah. Aspirasi warga adalah bahan yang sangat penting untuk memperkuat arah kebijakan,” ujar Mamat.
Ia menekankan pentingnya penguatan layanan dasar dan penanganan persoalan banjir yang telah berlangsung lama.
“Banjir, data bansos, dan akses pendidikan adalah kebutuhan mendasar. Penanganannya harus terukur dan melibatkan koordinasi lintas dinas,” ucapnya.
Untuk aspirasi warga terkait banjir, Mamat memastikan pengajuan pompa air akan dibawa ke Dinas PU dan BPBD. Aspirasi ruang publik seperti lapangan dan fasilitas masjid akan dicari solusinya melalui kolaborasi CSR, swadaya lingkungan, atau dukungan peralatan.
Terkait persoalan PKH dan data sosial, ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan perbaikan nasional berbasis desil sehingga perubahan status dapat terjadi.
“Penting bagi warga untuk mengikuti pendataan ulang agar hak-hak sosial tetap terverifikasi dengan benar,” jelasnya.
Dalam urusan ketenagakerjaan, Mamat menegaskan bahwa peluang kerja akan dibuka melalui platform NyariGawe, New Bima, hingga program kerja luar negeri.
Reses juga diwarnai apresiasi dari perwakilan warga. Seorang tokoh lingkungan menyampaikan:
“Kami berterima kasih karena Pak Mamat datang langsung ke wilayah. Tidak banyak anggota dewan yang mau mendengar persoalan banjir dan pengangguran kami sedetail ini,” ujar salah satu warga yang hadir.
Mamat menutup kegiatan dengan memastikan seluruh aspirasi akan dibahas dalam forum resmi Komisi V.
“Kami akan mengawal aspirasi yang paling mendesak dan memungkinkan untuk direalisasikan. Saya berkomitmen menjaga kepercayaan warga,” tutupnya. (VC)
