telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmatmelaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jumat (5/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri perangkat RT/RW, tokoh masyarakat, Sekdis Disnaker Kota Bandung, serta puluhan warga yang menyampaikan berbagai persoalan layanan publik.
Dalam dialog tersebut, sejumlah isu mencuat, terutama mengenai banjir rumah yang diduga berasal dari saluran PDAM, pelayanan BPJS Kesehatan, serta ketidaktepatan data bantuan sosial. Warga mengaku banjir telah terjadi lebih dari satu dekade, sementara respons PDAM dinilai lambat.
“Ini sudah bertahun-tahun banjir setiap hujan besar, Pak. PDAM sudah dilapor, tapi tidak ada perbaikan,” ungkap salah seorang warga.
Menanggapi hal tersebut, Mamat Rachmat menegaskan bahwa laporan warga akan dikawal melalui koordinasi resmi bersama PDAM dan instansi teknis lainnya.
“Persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kami akan meminta klarifikasi dan memastikan ada langkah teknis untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
Isu lain yang banyak disuarakan adalah pasien BPJS yang dipulangkan terlalu cepat, bahkan sebelum kondisi benar-benar pulih. Mamat menilai situasi ini perlu penjelasan resmi dari pihak terkait.
“Keluhan warga mengenai layanan BPJS menjadi catatan penting. DPRD akan memanggil BPJS dan Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan agar pelayanan lebih manusiawi,” kata Mamat.
Warga juga menyoroti persoalan pendataan bantuan sosial yang dinilai tidak objektif. Beberapa yang berhak justru tidak mendapat bantuan, sementara warga lebih mampu tetap terdata.
Menurut Mamat, sistem pendataan baru seperti DTKS–Data C memang sedang diperbarui agar tidak bisa direkayasa.
“Pendataan sekarang berbasis digital. Kami dorong agar prosesnya transparan sehingga bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Sekdis Disnaker Kota Bandung yang hadir dalam kegiatan tersebut menambahkan paparan mengenai peluang pelatihan keterampilan dan akses program ketenagakerjaan yang dapat diikuti warga Burangrang sebagai bagian dari penguatan ekonomi keluarga.
Melalui pengawasan ini, Mamat Rachmat menegaskan komitmen DPRD Jabar dalam memastikan setiap persoalan warga mendapatkan penyelesaian konkret.
“Pengawasan seperti ini penting agar kita tahu persoalan di lapangan. Aspirasi hari ini akan kami kawal sesuai alur kebijakan yang berlaku,” tutupnya. (VC)
