telusur.co.id - DPRD DKI Jakarta meminta, pihak kepolisian, Pemerintah Provinsi, serta tokoh masyarakat untuk gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya perdamaian dan toleransi.

Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Simon Lamakadu mengungkapkan, tawuran kerap terjadi akibat banyak faktor. Seperti ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial dan budaya, serta kurang pengawasan orang tua.

“Perlu ada peningkatan kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” kata Simon kepada awak media, Jumat (28/6/24).

Simon mengatakan, maraknya tawuran di Jakarta menandakan masih ada masalah mendasar dalam hal keamanan dan ketertiban di lingkungan permukiman penduduk.

Menurutnya, tawuran bukan hanya merugikan pelaku, tetapi menimbulkan keresahan dan rasa takut warga sekitar.

“Ini adalah tanda bahwa kita perlu memperkuat upaya pencegahan dan penanganan konflik di tingkat akar rumput,” ungkap Simon.

Oleh sebab itu, ia mengimbau Pemprov DKI Jakarta menyiapkan berbagai upaya preventif dan represif agar tawuran tidak terulang kembali.

Lebih lanjut Simon berharap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa meningkatkan patroli untuk mengantisipasi potensi tawuran, baik siang maupun malam.

“Kehadiran aparat di lapangan dapat menjadi deterrent atau pencegah bagi mereka yang berniat melakukan tawuran,” tutur Simon.

Selain itu, harus ada pendekatan yang lebih komprehensif. Termasuk dialog dengan warga dan penanganan cepat terhadap konflik. Sering kali, konflik muncul akibat aksi saling ejek antar warga. 

“Satpol PP juga perlu dilengkapi dengan pelatihan untuk menangani situasi konflik secara efektif dan humanis,” imbuhnya. [Fhr]