Marak Kecelakaan Laut, Fadli : Pengawasan Pemerintah Lemah - Telusur

Marak Kecelakaan Laut, Fadli : Pengawasan Pemerintah Lemah


Telusur.co.id -

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengungkapkan ada beberapa faktor yang perlu dievaluasi dan diberi perhatian atas maraknya kecelakaan laut.

Pertama, KNKT semestinya tak lagi hanya menyelidiki soal penyebab terjadinya kecelakaan, tapi juga mengevaluasi prosedur boleh tidaknya sebuah kapal berlayar.

Menurut UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, otoritas pelabuhan dan syahbandar mengemban fungsi pengawasan tersebut. “Merekalah yang memungkinkan sebuah kapal bisa berlayar atau tidak,” ujar Fadli melalui keterangan tertulisnya, Sabtu.

Jadi, otoritas pelabuhan dan syahbandar harus ikut dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya perusahaan pemilik kapal.

Dalam kasus KM Sinar Bangun, otoritas pelabuhan setempat terbukti lalai dalam melakukan pengawasan, sehingga membiarkan KM Sinar Bangun meninggalkan pelabuhan dengan kelebihan penumpang.

Kelalaian itu juga bisa dilihat dari tidak adanya manifes penumpang, padahal manifes kapal merupakan prasyarat untuk standar operasional sebuah kapal.

Dengan kelalaian tersebut, seharusnya otoritas pelabuhan dan syahbandar bisa diancam delik pidana. Jika tidak, kasus kelalaian yang mencelakakan semacam ini akan terus terulang.

Kedua, secara teknis kasus kecelakaan yang meminta banyak korban biasanya terjadi akibat kelebihan muatan dan penyalahgunaan peruntukan. Dalam kasus KM Sinar Bangun, misalnya, menurut Kementerian Perhubungan kapasitas kapal tersebut hanya 43 penumpang, tapi dijejali lebih dari 192 penumpang.

Atau, dalam kasus KM Arista, kapal tersebut bukanlah kapal penumpang, tapi kemudian dijadikan kapal penumpang. Sehingga, saat terjadi kecelakaan kapal tidak menyediakan perlengkapan keselamatan memadai.

Pelanggaran semacam itu biasanya terjadi karena tidak ada sarana transportasi memadai yang bisa digunakan oleh penduduk, baik jumlah maupun frekuensi.

Ini perlu segera diatasi oleh pemerintah. Apalagi, kecelakaan ini terjadi di tengah suasana Lebaran. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, seharusnya sudah mengantisipasi lonjakan penumpang transportasi laut.

“Ke depan kita berharap agar kasus-kasus semacam ini tak terulang kembali.” (ham)


Tinggalkan Komentar