telusur.co.id - Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, menyoroti urgensi evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjelang pelaksanaan verifikasi nasional pada 2026.

Penegasan itu disampaikan saat peninjauan lanjutan di SPPG Bedahan 3, Kecamatan Sawangan, yang menurutnya masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pemenuhan standar layanan.

“Tahun 2026 menjadi fase penting karena seluruh SPPG akan memasuki verifikasi nasional,” kata dia, dikutip, Selasa (21/4/2026).

Dia menekankan, dalam tahap tersebut, keberadaan SPPG tidak cukup hanya beroperasi, tetapi harus mampu memenuhi seluruh indikator yang telah ditetapkan pemerintah. “Standar yang ada harus dipenuhi secara komprehensif, bukan parsial,” ujar Yeti.

Yeti juga menjelaskan, sistem evaluasi yang jelas dan terstruktur menjadi elemen krusial agar proses perbaikan dapat berjalan efektif. SPPG yang belum memenuhi kriteria, lanjut dia, akan diarahkan melalui rekomendasi tindak lanjut yang terukur.

Di sisi lain, legislator Gerindra itu mengingatkan pentingnya menjaga arah program Makan Bergizi Gratis agar tetap sesuai tujuan awal. Program tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Lebih jauh Yeti menyatakan, DPRD mendukung langkah pengawasan bertahap yang dilakukan pemerintah, termasuk opsi tindakan lebih tegas terhadap unit yang tidak menunjukkan perkembangan signifikan.

“Ini bukan sekadar program bantuan makanan, tetapi investasi besar untuk masa depan generasi Indonesia,” pungkas dia.