telusur.co.id - Fraksi NasDem DPRD Jakarta mendorong evaluasi dan monitoring secara berkala penyaluran bantuan sosial (Bansos). Pasalnya, Fraksi NasDem masih menemukan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dalam hal ini data penerima manfaat masih carut marut.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum Fraksi NasDem atas usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023 yang dibacakan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Jakarta, Nova Harivan Paloh, Senin (29/7/2024).

“Selain itu permasalahan pada penerima bantuan KJP plus bagi siswa Jakarta, Fraksi NasDem masih melihat lemahnya sistem verifikasi bagi penerima KJP plus, banyaknya temuan di lapangan dalam hal Verifikasi dan Validasi menjadi polemik yang tidak akan selesai bagi Pemprov DKI Jakarta,” kata Nova

Nova mengatakan, Fraksi NasDem DPRD Jakarta mendorong agar Pemprov Jakarta dapat melakukan revisi terkait dengan Keputusan Gubernur no 1250 tahun 2020 tentang Variabel Khas daerah untuk Pendataan dan Pemuktahiran Data Fakir Miskin dan Orang tidak mampu sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya.

Fraksi NasDem juga mendorong agar Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta terdapat di setiap level kecamatan. Hal ini terkait dengan permasalahan KJP plus dan KJMU yang selama ini yang pelayanannya diberikan tanggung jawab kepada P4OP.

“Sehingga untuk mempermudah aksesibilitas warga Jakarta dalam menyelesaikan permasalahan KJP plus dan KJMU,” pungkasnya. [ham]