telusur.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung soal tingginya biaya pilkada langsung. Mulai dari biaya dari pemerintah seperti APBN dan APBD, yang dikeluarkan untuk memobilisasi masyarakat supaya menyalurkan suaranya ke bilik suara, hingga ke politik biaya tinggi untuk calon kepala derah.

"Kalau kepala daerah, ini dari empirik saja, untuk keluar jadi calon kepala daerah, mau jadi bupati, kalau ga punya 30 Miliar, ga berani. Nah kemudian wali kota lebih tinggi lagi, gubernur lebih tinggi lagi," kata Tito saat Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/19).

Bahkan, mantan Kapolri itu menantang ingin bertemu calon kepala derah yang menyatakan tidak mengeluarkan biaya saat maju pilkada.

"Kalau ada yang menyatakan enggak bayar nol persen, saya pengen ketemu orangnya," ujarnya.

Tito pun membeberkan biaya apa saja yang dikeluarkan calon kepala daerah. Seperti untuk kendaraan politik, untuk kampanye, untuk saksi, dan lain sebagainya.

"Belum lagi teknisnya. Sementara kalau lihat pemasukan dari gaji dari lain ternyata 200 juta masuk x 12 x 5 tahun, itu12 miliar, mana mau dia tekor, keluarnya 30 miliar," terangnya.

"Kalau dia mau tekor, saya mohon maaf sekali, itu berarti betul-betul mengabdi untuk nusa bangsa gitu. Tapi apakah ada? 1001 mungkin ada, mungkin juga enggak," tambahnya.

Oleh karena itu, dia menyebut, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukanlah suatu prestasi yang hebat.

"Kenapa? Karena sistem itu membuat dia (kepala daerah) ingin balik modal," terangnya.

"Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi. Kalau ga ada ya, yang memang tidak melakukan itu, kita sangat bersyukur," pungkasnya. [Fhr]