telusur.co.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024. Termasuk anggaran untuk kemungkinan putaran kedua pada segmen pemilihan presiden. Namun besarannya tergantung pembahasan di DPR.

"Kalau ada putaran kedua, kami sudah mempunyai dana kontingensi karena itu anggarannya cukup tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai acara Serah Terima Aset Eks BLBI, di Jakarta, seperti dikutip Selasa (6/6/2023).

Sri Mulyani menjelaskan dana pemilu disiapkan pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Untuk penyelenggaraannya, dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Artinya, Kemenkeu mengikuti siklus dan jadwal kedua lembaga tersebut untuk pencairan anggaran tahun 2023 dalam masa-masa persiapan, serta pencairan anggaran tahun 2024 untuk pelaksanaan pemilu.

Adapun untuk putaran pertama pemilu di bulan Februari 2024, Kemenkeu telah menyiapkan keseluruhan kebutuhan anggaran, mulai dari logistik, distribusi orang, saksi, dan lain-lain yang merupakan tanggung jawab APBN.

Begitu pula untuk kebutuhan dana terkait aparat hukum dan kepolisian, hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), telah dipersiapkan anggarannya pada tahun 2024. Meskipun untuk pilkada, kebutuhan dari APBD akan lebih banyak daripada APBN.

"Kami perhitungkan ini secara detail tetapi tetap hati-hati dan efisien,” ujarnya pula.

Dalam sidang kabinet, Menkeu bercerita kenaikan dan kebutuhan belanja pemilu setiap lima tahun di Indonesia tak luput menjadi pembahasan. 

Bahkan, jika terdapat kemungkinan adanya perselisihan, terdapat pula antisipasi anggaran. 

Seluruh rencana anggaran Pemilu 2024 sedang disusun dalam APBN 2024 yang akan disampaikan Presiden kepada DPR pada saat pembacaan Nota Keuangan di bulan Agustus 2023.

"Detailnya sebagian masuk ke anggaran kementerian/lembaga, sebagian lagi dicadangkan jadi belum akan dikeluarkan anggarannya,” ujar Sri Mulyani.[Fhr]