telusur.co.id, Jakarta - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyoroti langkah Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini yang melaporkan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) ke KPK.

Menurutnya, laporan yang disampaikan Menteri Risma menjadi bukti terbaru bahwa data kemiskinan memang masih bermasalah, angkanya juga tidak tanggung-tanggung, hingga mencapai 21 Juta data ganda.

"Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan. Tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa. Apakah dalam pemberian bansos sebelumnya ke-21 juta data itu masih menerima? Lalu, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Siapa penanggung jawab pendataannya?" kata Saleh melalui keterangannya, Minggu (02/05/2021).

"Kalau tidak salah, sejak ibu Khofifah sudah ada program satu pintu data kemiskinan. Yaitu, data yang diolah oleh kemensos. Lalu sekarang, ada yang disebut DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Apa itu dtks? Apa ini bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi? Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut ada 21 juta data yang salah?" lanjut Saleh.

Ketua DPP PAN  ini menegaskan, persoalan kesalahan data semestinya tidak bisa begitu saja dibiarkan. Pasalnya, ada banyak konsekuensinya. Termasuk akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bantuan sosial yang berjalan saat ini.

“Katakanlah, misalnya, pemberian bantuan PKH. Begitu juga pendataan bagi KIS atau BPJS Kesehatan dari data PBI, dan program bantuan sosial lainnya. Data mana yang dipakai? Apakah ini tidak menjadi bagian dari kesalahan data tersebut?,” ujar Saleh.

Untuk itu, dia meminta Menteri Risma memaparkan uraian data tersebut secara rinci. “Termasuk relevansinya dengan program lainnya. Konsekuensinya bisa juga menyangkut anggaran APBN kita. Kalau salah data, maka penggunaan dan pemanfaatan APBN pun pasti tidak akurat,” kata dia.

Wakil rakyat asal Dapil SUMUT II ini sangat menyayangkan sengkarut masalah yang kerap terjadi, menurutnya, semestinya, para pengambil kebijakan bisa belajar dari kesalahan-kesalahan terdahulu.

"Saya sudah mengikuti soal pendataan ini sejak 2017. Mestinya semakin ke sini, pendataannya semakin bagus, kok ini malah makin tidak jelas. 21 juta data itu tidak sedikit. Memverifikasinya pasti tidak mudah. Apalagi, kalau data yang dimaksud itu disortir berdasarkan by name by address,” kata dia.