telusur.co.id - PT PLN mengajukan penyertaan modal negara (PMN) untuk tahun anggaran 2024 senilai Rp 5,86 triliun.
Nantinya, anggaran PMN ini 100 persen bakal dimanfaatkan untuk program listrik desa yang akan dinikmati oleh 192.446 pelanggan di 2.097 desa melalui 11 ribu kms jaringan distribusi di seluruh Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR Mulan Jameela, mengapresiasi program listrik desa melalui PMN yang akan dijalankan oleh PT PLN.
"Saya sangat mendukung 1 Juta Persen program ini," kata Mulan saat RDP Komisi VI DPR dengan Dirut PLN, ID Food dan RIU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/9/23).
Menurut Mulan, akses energi listrik yang merata dan berkeadilan harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali daerah Priangan Timur.
"Ini kebetulan dari dapil kami masih ada rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Apakah (daerah kami) juga masuk dalam daftar program itu (program listrik desa)?" tanya Mulan.
Tak hanya memperjuangkan aspirasi pemasangan listrik bagi warga yang belum memiliki jaringan listrik, Mulan juga menyampaikan aspirasi masyarakat di Dapilnya tentang pemadaman listrik.
Mulan menganggap, durasi pemadaman yang terbilang lama dan dilakukan di waktu produktif tentu berimbas pada kegiatan usaha dan aktifitas-aktifitas lainnya.
"Ini aspirasi dari masyarakat saya di Dapul Garut. Diawal september, ini masih banyak terjadi pemadaman listrik pada rentang waktu yang cukup lama. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Padahal, waktu itu merupakan waktu yang sangat produktif," kata Mulan.
Karena itu, ia menginginkan kedepannya, perusahaan setrum itu dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan bisa lebih bijak lagi jika akan melakukan pemadaman listrik.
"Kami tahu betul PLN tidak akan melakukan pemadaman listrik tanpa ada alasan. Tapi kami mohon kepada PLN. Jika ingin memadamkan listrik, mohon waktunya dilakukan di waktu yang tidak membenani masyarakat. Agar masyarakat bisa beraktifitas dan pemadaman juga tidak terlalu lama. Karena, 6 jam (pemadaman listrik) itu terlalu lama. Siang hari itu tentu sangat mengurangi aktifitas masyarakat," tegas dia.[Fhr]
