Nasdem : Pemerintah RI Bisa Belajar dari Fujian yang Telah Normal - Telusur

Nasdem : Pemerintah RI Bisa Belajar dari Fujian yang Telah Normal


telusur.co.id - Menjelang pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau menuju New Normal dari pandemi Covid-19, DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Internasional menyelenggarakan diskusi bersama pemerintah Tiongkok, Kamis (28/5). Diskusi yang dihelat secara virtual ini mengangkat tema 'Tukar Pengalaman Melawan Pandemi Covid-19 Antara Indonesia dan RRT'.

Dalam diskusi tersebut, pemerintah Tiongkok menjelaskan bahwa arahan Presiden Xi Jinping menempatkan penanganan Covid-19 pada dua prioritas. Pertama, kesehatan dan pemulihan ekonomi dengan prinsip pencegahan ilmiah dan kedua, implementasi kebijakan yang tepat, mendorong normalisasi kegiatan ekonomi dengan tertib, baik perusahaan perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, dan PMA.

Hasilnya sebagai bukti, pada April lalu, Provinsi Fujian tercatat mencapai tingkat pemulihan 100 persen di bidang perdagangan luar negeri, dan 100 persen untuk perusahaan PMA.

Wu Fei selaku Konsulat Departemen Perdagangan Pemerintah Provinsi Fujian dalam diskusi bersama Partai NasDem menceritakan bahwa hypermarket dan supermarket, toko dan pasar grosir pertanian telah kembali normal 100 persen. Adapun tingkat pembukaan pasar mencapai 99 persen normal.

"Pengalaman kami menunjukkan bahwa tim koordinasi dilakukan melalui kepemimpinan pemerintah provinsi. Pada Provinsi Fujian, ada 24 unit anggota dan sembilan kota serta satu kabupaten membentuk mekanisme kepemimpinan terkoordinasi dengan kerja sama horizontal yang erat dan hubungan antara provinsi dan kota. Ada lima gugus kerja di bawah tim tersebut, yaitu perdagangan luar negeri, investasi asing, perdagangan, layanan, dan pelabuhan. Masing-masing melakukan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya," jelas Wu Fei.

Gugus tugas tersebut melakukan rapat berkala setiap minggu untuk melakukan review permasalahan yang dihadapi setiap pekannya. Hasil dari rapat tersebut dibuatkan laporan dengan sistem informasi yang cepat. Apabila ada kesulitan yang dihadapi di luar lingkup provinsi, maka diserahkan ke tingkat Pusat.

"Hal yang tak kalah penting, kami meningkatkan kolaborasi antara departemen. Kami memperkuat kerja sama strategis dengan kantor perpajakan, bea cukai dan departemen-departemen yang lain untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk baru pengawasan perdagangan luar negeri dan inovasi layanan," tegasnya.

Martin Manurung selaku Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP Partai NasDem yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa kiat-kiat pemulihan yang dilakukan Provinsi Fujian merupakan praktik terbaik yang dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dalam konteks New Normal ke depan perlu dilakukan kerja sama yang baik antara Provinsi Fujian dengan provinsi di Indonesia.

Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masing-masing negara dalam hubungan internasional pasca pandemi Covid-19. Di samping itu, upaya kerja sama mengingatkan konteks historis antara dua daratan besar di Asia.

"Berbagai peristiwa zaman mulai dari masa-masa kejayaan hingga masa-masa sulit seperti sekarang ini telah dilalui oleh kedua bangsa. Para leluhur bangsa Indonesia dan bangsa China juga telah terbiasa menghadapi segala tantangan zaman secara
bersama-sama," katanya.

Kuatnya hubungan ekonomi kedua negara ini, terlihat dari besarnya investasi Tiongkok di Indonesia yang menempati peringkat dua teratas. 

Menurut Wakil Ketua DPR RI Bidang  Industri dan Pembangunan, Rachmat Gobel, posisi investasi Tionglok pada 2019 sebesar Rp70,5 triliun menempatkan Tiongkok di posisi kedua setelah Singapura dengan investasi sebesar Rp97,5 triliun, dan di atas Jepang yang mencapai Rp 64,5 triliun.

"Oleh sebab itu, kemitraan yang terjalin begitu mesra sejak beberapa tahun terakhir ini harus semakin ditingkatkan. Apalagi dalam situasi saat ini, khususnya pada masa pandemi Covid-19, Indonesia sangat membutuhkan masuknya investasi asing, baik dari mitra barunya, maupun negara mitra lama seperti Tiongkok," terangnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro menyebut penguatan kerja sama yang dapat dilakukan Tiongkok memiliki dampak strategis bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam catatannya, APBN Indonesia saat ini bisa mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,72% terhadap PDB.

"Taksiran pendapatan negara tahun ini pun hanya akan mencapai Rp1.691,6 triliun, turun 13,6 persen dibandingkan realisasi pada 2019 sebesar Rp1.957,2 triliun. Angka ini juga lebih rendah Rp69,3 triliun dari target Perpres 54 tahun 2020 yang sebesar Rp1.760,9 triliun," rincinya.

Wu Fei menyambut gembira peluang kerja sama ekonomi antara Provinsi Fujian dan provinsi potensial di Indonesia. Menurutnya, kebijakan pelonggaran ekonomi yang dilakukan masing-masing negara saat ini berpeluang untuk membentuk pola-pola baru dalam kerja sama.

"Epidemi telah mengakibatkan gangguan pada sektor hulu di semua lini industri hingga rantai industri di tingkat turunannya. Kita terus mencoba mengatasi berbagai permasalahan itu. Misalnya dengan terobosan platform cloud trade dengan pembentukan zona Fujian online. Kita bisa menginisiasi untuk mempromosikan komoditas unggulan kita, tanpa perlu pameran offline. Dan, itu menghemat anggaran perdagangan ekspedisi perdagangan," jelasnya.

Seminar virtual Experience Exchange Fighting Covid-19 Pandemic Between Indonesia and China atau Tukar Pengalaman Melawan Pandemi Covid-19 Antara Indonesia dan Tiongkok diikuti 100 orang peserta dari kedua negara. Seminar virtual ini diselenggarakan selama dua jam secara efektif. Melalui kegiatan tersebut Partai NasDem akan membuat laporan hasil diskusi sebagai bagian dari rekomendasi partai untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca pelonggaran PSBB di berbagai daerah. [ham]


Tinggalkan Komentar