Ngamuk, DPR Minta Seluruh Pimpinan Penyelenggara Pemilu Mundur - Telusur

Ngamuk, DPR Minta Seluruh Pimpinan Penyelenggara Pemilu Mundur

Komisi II Gelar Rapat Kerja dengan Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah (Foto: Telusur/Dhanis)

telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus, meluapkan kekesalannya kepada penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. 

Hal itu disebabkan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah setelah MK membacakan putusan 40 perkara sengket Pilkada. 

Deddy menilai, bahwa pemilu dan pilkada serentak 2024 merupakan pemilu paling bermasalah dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. 

"Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa? Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini bahwa pemilu kita ini dibawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah, sah!!," ucap Deddy saat rapat kerja dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Pasalnya kata Deddy, hampir 60 persen Pilkada serentak 2024 dipenuhi berbagai persoalan yang melibatkan penyelenggara pemilu. 

"Hampir 60 persen pilkada bermasalah. Rakyat disuruh bayar lagi. Kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjem, jual, gadai? Besok-besok korupsi semua, Bapak Ibu. Yang salah siapa? Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita," tegasnya. 

Menurut Deddy, pimpinan KPU dan Bawaslu baik dari tingkat pusat maupun daerah tak mampu menjaga profesional kerja sebagai penyelenggara pemilu. 

"Nanti kita teriak kepala daerah koruptor. Muaranya disini. Ketidakmampuan kita menjaga pemilu yang jurdil. Bikin pelanggaran di mana-mana. Dan kita harus bayar itu semua. Enak banget," tukasnya. 

Untuk itu, Deddy meminta kepada jajaran pimpinan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP ataupun Kemendagri untuk menanggalkan jabatannya. 

"Sampah masuk, sampah keluar. Kalau mau kita mundur bareng-bareng, ayo mundur. Karena tanggung jawabanya negara ini," kata Deddy. 

Sebab menurutnya, ini bukan soal jabatan tetapi tanggung jawab penyelenggara pemilu, DPR dan Kemendagri kepada rakyat. 

"Tolonglah. Saya minta tolong. Saya minta tolong Bapak-Bapak, Ibu. Semua mundur. Kalau gak berani mundur sendiri, saya ikut mundur. Gak bener," demikian Deddy.[Nug] 

 

Laporan: Dhanis Iswara 


Tinggalkan Komentar