telusur.co.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menilai amandemen 4 kali UUD NRI 1945 dari buah reformasi adalah kebablasan. Sehingga perkembangan demokrasi, ekonomi, hukum, dan politik sekarang ini cenderung liberal dan sarat dengan money politic.
Akibat dari itu, politik uang yang sebelumnya tidak dikenal, menjadi hal yang biasa. Dulu, kata dia, semuanya konsentrasi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Jadi, kata Nono, pertanyaannya, hasil amandemen UUD NRI pasca reformasi ini apakah sudah sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa? Baik dalam aspek sosial politik, hukum, ekonomi dan demokrasi.
“Dulu tidak kenal politik uang, karena semua berjuang secara ideologis untuk keutuhan bangsa dan NKRI. Berbeda dengan sekarang ini,” tegas Nono Sampono dalam acara dialog kenegaraan dengan tema “Kembali Menjalankan dan Menerapkan Sistem Bernegara Pancasila sesuai Rumusan Para Pendiri Bangsa” bersama Dosen Politik UI, Mulyadi, di Gedung DPD/MPR RI Senayan Jakarta, Jumat (3/11/23).
Nono menuturkan, seperti itulah jika amandemen dilakukan dengan gegabah, gebyah uyah, serampangan. Dan akibatnya kebablasan. Di mana amandemen itu mengabaikan persatuan dan kesatuan bangsa.
Jalan terbaiknya, kata Nono, tidak bisa tidak harus kembali ke konstitusi asli dengan menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong untuk kelangsungan NKRI. Jika tidak dilakukan, maka NKRI ini bisa hilang. Seperti hilangnya Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya.
Nono pun mencontoh negara Uni Soviet. Di mana di negara itu kebablasan dari melakukan reformasi. Akibat negara itu terpecah menjadi puluhan.
Hal senada juga diungkapkan Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Mulyadi. Menurutnya, amandemen pasca reformasi yang dilakulan di Indonesia itu dilakukan dalam suasana marah-marah.
“Karena marah-marah, maka hasilnya ketidakpuasan. Sedangkan para pendiri bangsa ini membemtuk konstitusi itu dalam suasana kebatinan, maka hasilnya sangat baik dan modern. Seperti Pancasila dan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara ini sebagai wujud kedaulatan rakyat,” kata Mulyadi.
Dari itu, lanjut Mulyadi, Pilpres secara langsung yang dilakukan sekarang ini adalah produk yang kurang tepat, karena memang belum waktunya.
Akibat kurang tepat itu, kata Mulyadi, justru merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan politik uang.
“Harusnya diserahkan ke MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Bahwa MPR RI ini sebagai institusi penjelmaan rakyat,” pungkasnya. [Tp]
