telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa pengaturan pajak turis dalam RUU Kepariwisataan harus dimaksimalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Menurutnya, hingga saat ini pengelolaan pajak turis masih belum optimal dan belum dapat diukur secara jelas dampaknya terhadap pemasukan negara.

"Kita belum benar-benar bisa mengukur seberapa besar pendapatan negara yang dihasilkan dari pajak turis. Makanya, regulasi ini perlu mulai diatur secara serius, karena manfaatnya sangat besar bagi negara," ujar Novita kepada wartawan, Selasa (11/03/2025).

Perlunya Badan Otorita Pariwisata

Legislator dari Dapil Jatim VII ini menekankan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengembangkan kepariwisataan Indonesia secara lebih terstruktur dan profesional. Lembaga ini nantinya akan berada di bawah pengawasan DPR RI, melibatkan pemerintah, serta berkolaborasi dengan pihak swasta dan pelaku pariwisata.

"Kami dari DPR RI mengusulkan adanya badan otorita yang benar-benar memiliki wewenang dan otoritas dalam membangun sektor pariwisata, bukan sekadar forum pertemuan tanpa tindakan nyata. Saat ini ada berbagai asosiasi, tetapi sayangnya mereka tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk bertindak," tegasnya.

Belajar dari Negara Tetangga

Novita mencontohkan negara tetangga seperti Singapura, yang telah memiliki Singapore Tourism Board, serta beberapa negara lain yang sukses mengelola pariwisata mereka melalui lembaga serupa.

Sebagai langkah nyata, ia mengusulkan pembentukan Indonesia Tourism Board, yang nantinya akan memiliki tugas khusus dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata nasional secara menyeluruh.

"Mekanisme kerja dan eksekusi badan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam rapat-rapat kerja. Salah satu tugas utamanya adalah mengatur pajak turis agar bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi negara," pungkasnya.

Dengan usulan ini, Novita berharap Indonesia dapat memiliki sistem pariwisata yang lebih terarah, modern, dan berdaya saing global, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.[iis]