telusur.co.id - Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyayangkan sikap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang hanya bisa pasrah saat Pusat Data Nasional (PDN) down akibat dibobol oleh hacker. Uchok menilai Kementerian Kominfo tidak berani melawan para hacker yang sudah mengunci dan menguasai data nasional tersebut.
"Padahal PDN dibangun dengan duit yang tidak sedikit, dan sangat besar sekali," kata Uchok kepada awak media, Minggu (30/6/24).
Uchok memaparkan, PDN mulai dibangun pada tahun 2019 dengan belanja proyek Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 2019-2024 yang menelan biaya Rp506.890.000.
Kemudian, dari tahun 2019 - 2024 Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sudah melakukan lelang 16 proyek untuk membangun PDN.
Dari 16 proyek ini, alokasi anggaran yang akan digelontorkan mencapai Rp1,1 Triliun. Namun, kata Uchok, realisasi anggaran PDN dari 2019-2024 hanya mencapai sebesar Rp972 miliar.
"Mengapa realisasi anggaran tidak bisa mencapai Rp1,1 Triliun, karena pada tahun 2021 ada satu proyek yang gagal lelang. Proyek tersebut adalah Jasa Konsultansi Manajemen Proyek Penyelenggaraan Pusat Data Nasional dengan alokasi sebesar Rp125.990.652.000," terang Uchok.
Atas hal tersebut, CBA meminta kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk segera mundur sebagai menteri.
"Kami mendesak Budi Arie mundur. Tetapi sampai sekarang Menteri Budi Arie terlihat tenang-tenang saja, tanpa ada rasa bersalah sama sekali," ujar Uchok.
Menurut Uchok, jika Budi Arie memiliki rasa malu, seharusnya ia sudah mundur sejak pengumuman PDN dibobol oleh Pemerintah.
"Tetapi Menkominfo tidak tahu malu, dan masih ingin menikmati fasilitas negara yang disediakan oleh sekretariat Jenderal Kominfo seperti sewa kendaraan dinas menteri dan wakil menteri yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.756.704.000," ungkap Uchok.
Tak hanya itu, CBA juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi {KPK) untuk membuka penyelidiki atas 16 proyek untuk membangun PDN di Kementerian Kominfo.
"Dan langkah pertama untuk untuk membuka penyelidikan ini adalah panggil saja Menkominfo," pungkasnya. [Tp]
