telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno mengapresiasi upaya pemerintah menunda rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. 

Pasalnya, pemerintah saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Langkah pemerintah itu dinilai tepat dalam upaya memutus mata rantai virus mematikan tersebut dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Kami mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menunda proses pemindahan ibu kota, mengingat penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sejatinya adalah program prioritas pemerintah," kata Eddy, saat dikonfirmasi awak media Rabu (9/9/20).

Menurut Eddy, bukan saja dari aspek anggaran yang perlu difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan PEN, tetapi juga perhatian, tenaga, dan pemikiran tidak boleh terpecah.

Apalagi, pemerintah perlu tambahan anggaran untuk produksi vaksin dan obat anti Covid-19, termasuk proses vaksinasinya. Ini tentu membutuhkan banyak biaya. 

Untuk itu, kata dia, gerak cepat pemerintah menunda pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur sudah tepat. 

"Belum lagi jika vaksinasi harus dilakukan lebih dari 1 kali untuk masyarakat," kata Anggota DPR RI Dapil Bogor dan Cianjur ini. 

Sekjen DPP PAN itu meyakini, pascapenanggulangan Covid dan PEN, pemerintah akan memulai proses pengembangan ibu kota baru kembali dengan mempertimbangkan kesiapan dan kesanggupan anggaran. 

"Mengingat kita menerbitkan utang baru yang jumlahnya signifikan untuk membiayai Covid, PEN serta defisit anggaran tahun 2020 sampai dengan 2023," pungkas Eddy.

Seperti diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru ditunda untuk tahun depan. 

Penundaan karena pemerintah masih fokus menyelesaikan dampak pandemi Covid-19.

Namun, pemerintah akan tetap melanjutkan pembahasan masterplan hingga pembangunan infrastruktur dasar di kota sekitar IKN baru. [Tp]