telusur.co.id - Wacana reshuffle kabinet Joko Widodo (Jokowi) masih terus mengemuka dan terus bergulir. Joko Widodo (Jokowi) kapan saja dapat melakukan reshuffle karena hal itu memang hak prerogatif presiden.
Reshuffle kabinet lazimnya dilakukan bila ada kinerja menteri atau wakil menteri yang dinilai buruk atau berulang membuat gaduh atau berhalangan tetap. Bisa juga karena koordinasi antar menteri dinilai sudah tidak dapat ditingkatkan.
"Kalau itu dasarnya, seharusnya kabinet Jokowi perlu di reshuffle. Sebab, beberapa menteri kinerjanya memang relatif rendah dan beberapa menteri lainnya kerap membuat gaduh," ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, kamis.
Selain itu, Jokowi juga paling banyak mengisi pos wakil menteri. Para wakil menteri ini terlihat tidak ada yang menonjol sehingga tidak memberi kontribusi peningkatan kinerja kementerian dimana ia ditugaskan.
Karena itu, semua wakil menteri sebaiknya ditiadakan. Tugas dan fungsi wakil menteri dapat didistribusikan ke Sekjen dan Dirjen di setiap kementerian sehingga dapat menghemat APBN.
Menteri dan wakil menteri seperti itu tentu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kabinet Jokowi. Kalau terus dibiarkan akan berimbas kepada makin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi.
"Kalau kepercayaan masyarakat turun, tentu dukungan terhadap kabinet Jokowi juga akan turun. Tanpa dukungan masyarakat, kabinet Jokowi dengan sendirinya tentu akan sulit merealisasikan program-program kerjanya. Hal ini tentu akan berimplikasi pada tidak terwujudnya janji-janji politik Jokowi."
Jadi, melihat realitas saat ini, kabinet Jokowi memang selayaknya di reshuffle. Masalahnya, apakah Jokowi punya nyali mereshuffle beberapa menteri dan semua wakil menteri ?
Keraguan itu karena Jokowi didukung koalisi gemuk. Setiap partai politik pendukung tentu tidak menghendaki menteri dan wakil menterinya di reshuffle. Mereka akan dengan mudah menarik dukungan yang dapat menggoyahkan kabinet Jokowo. Hal itu tentu tidak dikehendaki Jokowi.
"Bahkan Jokowi tidak akan berani mereshuffle menteri dari PDIP meskipun kinerjanya dibawah standar. Sebab Jokowi hanya petugas partai," tandas Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999. [ham]
