telusur.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal mengumpulkan pejabat-pejabat Pemprov DKI yang menangani data-data milik Pemda Jakarta. Hal itu dilakukan buntut diserangnya server Pusat Data Nasional (PDN) akibat ransomware.

"Saya ingin rapatkan pejabat-pejabat yang menangani data, termasuk juga saya undang lintas sektoral ke BPN, kan BPN ada sistem baru, Dukcapil saya akan undang," ucap Heru di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Heru mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) wilayah Bodetabek usai serangan hacker yang menyasar PDN. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu pun berharap, data-data milik Pemprov DKI dapat baik-baik saja.

"Kemarin saya sudah undang Dukcapil Jabodetabek dan Pak Dirjen membahas seperti ini ya, mudah-mudahan aman," harapnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengkonfirmasi bahwa terganggunya akses Pusat Data Nasional (PDN) Sementara adalah akibat virus ransomware dari Lockbit. Sang peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat. 

"Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS," kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/24)

Selain itu, Direktur Network and IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko juga membenarkan perihal permintaan uang tebusan tersebut. Pihaknya mengetahui bahwa peretasan sudah dilakukan dan ada indikasi meminta tebusan.

"Jadi memang kita ada, kita ikut mereka minta tebusan 8 juta dolar AS. Jadi sebenernya waktu kita mengetahui ada indikasi serangan tanggal 20 dini hari, kita telusuri, dan kita temukan," kata Herlan Senin (24/6/24).

Herlan menambahkan bahwa masalah virus ransomware ini masih terus diinvestigasi lebih dalam lagi. [Fhr]