telusur.co.id - Pembangunan di Papua dan Papua Barat tidak hanya cukup dengan pendekatan teknokratis, tetapi harus benar-benar menyentuh masyarakat lokal, kehidupan sosial, budaya dan adat setempat.
Begitu dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Ade Reza Haryadi saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/19) malam.
Menurut Reza, pemerintah pusat maupun daerah perlu mengubah arah kebijakan dalam membangun Papua dengan melakukan pendekatan budaya dan kearifan lokal serta melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar.
"Pendekatan yang teknokratis dan elitis selama ini mungkin perlu diperbaharui dengan membuka keran partisipasi lokal yang seluas-luasnya dengan menggunakan cara pandang masyarakat Papua, dengan menggunakan cara pandang kearifan lokal mereka," kata Reza.
Dengan begitu, kata dia, program-program pemerintah bisa tepat sasaran karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat Papua.
"Sehingga apa yang dilakukan pemerintah pusat dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa bertemu," terang dia.
Dia menilai, penting dilakukan pendekatan budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan, karena selama ini program-program prioritas pemerintah belum sepenuhnya merefleksikan aspirasi masyarakat Papua.
"Ini kan ada kesenjangan, gegap gempita program-program prioritas nasional pemerintah di Papua rupanya tidak sepenuhnya merefleksikan aspirasi masyarakat Papua," ucap dia.
Hal tersebut, lanjut Reza, bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat Papua yang merasa belum terpenuhi hak-hak dasar mereka, seperti kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) pelayanan sosial dan lain sebagainya, padahal pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah secara massif.
"Buktinya mereka masih banyak yang merasa tidak menikmati kue pembangunan'," jelas Reza.
"Ini yang saya kira belum mendapat porsi yang memadai bagi para pemangku kepentingan lokal maupun dari pemerintah pusat. Jadi wajar kalau masih ada kekecewaan, masih ada kritik dari masyarakat Papua terhadap pembangunan di mana mereka tidak menerima remahan-remahan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraannya," pungkasnya. [Fhr]
