telusur.co.id - Pemerintah dinilai tidak serius merealisasikan rencana pembangunan kilang minyak, sehingga jumlah impor migas masih relatif tinggi. 

Menurut anggota Komisi VII DPR Mulyanto, seharusnya, pemerintah lebih serius membangun kilang minyak untuk mengurangi ketergantungan pasokan migas dari negara lain. Dengan demikian kebutuhan BBM nasional dapat dipenuhi dari hasil kilang dalam negeri.

“Defisit transaksi berjalan kita dari sektor migas masih membengkak. Untuk itu Pemerintah perlu lebih serius mencari jalan mengatasinya,” ujar Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Direktur Utama Pertamina, Senin kemarin. 

Mulyanto menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak komit pada rencana pembangunan kilang di beberapa tempat. Misalnya, pembangunan kilang minyak di Bontang batal. Pembangunan kilang Tuban molor yang rencananya jadi tahun 2026 mundur ke tahun 2027.

"Tanpa ada kilang dengan kapasitas yang mencukupi, maka kita akan terus menerus mengimpor BBM dari luar. Defisit transaksi berjalan kita akan terus membengkak,” kata Mulyanto.  

Politikus PKS ini mendesak Pemerintah sebagai pihak yang menugaskan Pertamina untuk membangun kilang agar meningkatkan pengawasan. Selain itu perlu lebih aktif lagi memberikan bantuan baik dari segi perizinan, fasilitasi dan lainnya. Sebab tanpa dukungan penuh tersebut, maka target pembangunan kilang minyak akan terus meleset. 

“Kalau rencana pembangunan kilang ini terus-menerus mundur, bisa jadi apa yang ditengarai para pengamat ada benarnya, bahwa Pemerintah lebih berpihak pada kepentingan mafia migas daripada kepentingan nasional,” tukas Mulyanto.[Fhr]