telusur.co.id - Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengusulkan soal pembentukan koalisi permanen kepada para partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk Pilpres 2029.
Pengamat Politik Citra Institute Efriza, menilai ide pembentukan koalisi permanen terlalu berlebihan dalam politik.
Pasalnya, gagasan tersebut masih terlalu dini untuk diangkat ke ruang publik, dan berpotensi terjadinya perubahan sikap dari partai-partai politik yang tergabung dalam KIM soal gagasan tersebut.
"Berkoalisi permanen akan percuma karena partai-partai politik punya kepentingan membesarkan partainya, jadi memungkinkan mereka tidak ingin dianggap pendukung Prabowo dan Gerindra semata," kata Efriza kepada telusur.co.id, Senin (17/2/2025).
Selain itu, kata Efriza, partai-partai politik yang tergabung dalam KIM Plus tentu masih akan melihat perkembangan ke depan bagaimana Prabowo dapat mengayomi kepentingan partai-partai politik tersebut dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo sebagai presiden.
"Kedua, partai-partai ini juga akan melihat sejauhmana Prabowo sebagai Presiden memperjuangkan kepentingan partai-partai lain di pemerintahan, mereka juga akan melihat situasi dari reshuffle, dan melihat kepuasan masyarakat terhadap Kepemimpinan Prabowo," ujarnya.
Apalagi, pada saat memasuki tahun politik 2029 partai-partai politik tentu akan memprioritaskan kepentingan partainya terlebih dahulu apabila ambang batas pencalonan atau Presidential Threshold dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Memungkinkan partai-partai di pemerintahan akan lebih mengedepankan kepentingan mereka, apalagi melihat kemungkinan Presidential Threshold sudah dihapuskan, jadi mereka akan mendorong ketua umum mereka sebagai calon presiden penantang Prabowo," katanya.
Untuk itu, Eriza menyarankan, sebaiknya Prabowo tak perlu merepotkan diri untuk memikirkan koalisi permanen mengingat tahun politik 2029 masih amat jauh.
"Sebab, ujungnya prematur dapat diterka Prabowo sudah memikirkan periode keduanya dengan ide koalisi permanen, lebih baik Presiden Prabowo konsentrasi untuk bekerja dan berjuang untuk rakyat, ketimbang terjebak urusan politik dan politis semata," ucapnya .
"Biarkan koalisi sekarang berjalan alamiah, jika ide koalisi permanen dilaksanakan, diterima oleh partai-partai lain, maka hak prerogatif Presiden memilih dan memberhentikan menteri menjadi politik tawar-menawar kepentingan, sehingga Prabowo tidak akan mandiri dan berani bersikap tegas, bahkan konsentrasi dirinya bekerja penuh untuk rakyat akan terganggu urusan politik," demikian Efriza.[Fhr]
Laporan: Dhanis Iswara
