telusur.co.id ─ Pemerintah Malaysia akan bersikap keras pada warganya yang menolak vaksinasi Covid-19. Pemerintah, bahkan bakal mempersulit hidup warga yang menolak vaksin.
Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin mengatakan, pemerintah akan membuat warga yang enggan divaksin tanpa alasan kuat, menjadi tidak nyaman.
"Mohon maaf sebelumnya, tetapi kami akan membuat hidup Anda sangat sulit jika Anda memilih untuk tidak divaksinasi," ujar Khairy, dikutip The Straits Times, Rabu (20/10/21).
Rencananya, pemerintah meminta warganya untuk melakukan tes swab lsecara rutin dengan biaya pribadi. Tak hanya itu, aturan pemerintah akan mencakup pembatasan untuk makan di luar atau mengunjungi pusat perbelanjaan.
“Jika Anda memilih untuk tidak memvaksinasi, maka kami mungkin akan meminta Anda untuk melakukan tes rutin yang harus Anda bayar. Saya minta maaf karena saya harus tegas dalam masalah ini,” tutur Khairy.
Kewajiban vaksinasi di Malaysia memang tidak bisa dilakukan secara nasional. Namun, kewajiban ini bisa ditempuh dalam bidang sektoral.
“Mandat vaksin akan diperluas di luar sektor pendidikan untuk mencakup seluruh sektor publik, di mana pegawai negeri juga perlu divaksinasi. Karyawan sektor swasta juga akan segera menghadapi aturan khusus,” ujarnya.
Khairy mengatakan, masyarakat yang membutuhkan vaksin booster untuk umrah dan memenuhi ketentuan perjalanan suatu negara dapat meminta vaksin tersebut ke Kementerian Kesehatan Malaysia.
"Pendaftarannya bisa dilakukan di MySejahtera. Mungkin pada bulan ini kami akan membagikan (vaksin) booster kepada masyarakat yang bepergian ke luar negeri," kata Khairy.
Pekan lalu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan, Malaysia tengah bersiap hidup berdampingan dengan Covid-19.
Menurut dia, ketika fase new normal berlaku, Covid-19 akan dianggap sebagai penyakit endemik lain seperti flu biasa. Pemerintah tidak akan memberlakukan penutupan wilayah (lockdown) lagi ketika fase new normal berlaku meski kasus infeksi Covid-19 meningkat.
Laporan: Nadhifa Putri Nauramiyanti
