Penulis: Suroto*
BANK perseroan kapitalis milik segelintir orang diberikan banyak fasilitas oleh pemerintah. Sedangkan koperasi yang terbuka kepemilikanya bagi semua orang dan membagi keuntungan kepada nasabah pemiliknya yang terbuka bagi siapapun untuk jadi pemiliknya tidak diberikan fasilitas apapun.
Koperasi simpan pinjam/koperasi kredit masih tetap hidup dan tapi pemerintah tetap ingin menggencetnya dengan berikan berbagai sokongan dan salah satunya yang paling mutakhir adalah dengan dukungan membentuk Holding Ultra Mikro.
Bank perseroan milik segelintir orang diberikan jaminan simpanan dengan diberi fasilitas melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi orang merasa aman menaruh uangnya di bank. Sehingga cukup berikan tingkat bunga simpanan yang rendah kepada nasabahnya. Jadi bank kapitalis memiliki sumber modal yang murah untuk dipinjamkan kepada nasabahnya.
Koperasi? dari sejak jaman dulu kala hanya minta jaminan simpanan tidak pernah diberi. Selalu saja penuh alasan. Padahal yang patut dijamin adalah uang rakyat kecil. Akibatnya, koperasi harus memberikan suku bunga simpanan kepada anggota melebihi bunga deposito di bank untuk menarik masyarakat gabung di koperasi. Modal koperasi akhirnya menjadi mahal dan terpaksa berikan pinjaman yang mahal juga kepada anggotanya yang pinjam.
Kemudian bank kapitalis masih diberikan fasilitas berupa subsidi bunga untuk kredit program semacam Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setiap kredit program yang dikucurkan mereka mendapat uang gratis dari sumber pajak yang dibayar rakyat. Jadi, mereka bisa menjual uang mereka dengan tingkat bunga pinjaman murah.
Koperasi? Koperasi tidak diberi subsidi bunga dari uang negara (uang rakyat) seperti bank oleh pemerintah. Malahan ketika koperasi banyak yang meminjamkan uang dengan tingkat suku bunga tinggi dicaci maki. Diolok-olok sana sini. Sehingga orang semakin tidak tertarik untuk bergabung di koperasi.
Kredit program pemerintah tersebut kalau pinjamanya macet di nasabah mereka dijamin hingga 80 persen. Bank kapitalis hanya menanggung 20 persen. Jaminan pinjaman itu ditaruh di dua lembaga yang bernama Jamkrindo dan Askrindo .
Koperasi? kalau pinjamanya macet ditanggung sepenuhnya oleh koperasi sendiri. Tidak ada fasilitas penjaminan pinjaman jika macet seperti yang didapat oleh bank.
Bank kapitalis kalau kekurangan likuiditas diberikan Dana Penempatan dan Modal Penyertaan langsung ke bank. Jadi mereka pakai uang rakyat.
Koperasi? kalau kekurangan likuiditas yang ditanggung sendiri. Bahkan ketika koperasi gagal bayar rakyat dibiarkan menanggung sendiri. Pemerintah cuci tangan. Kementerian Koperasi dan UKM bahkan tak bisa berbuat apa-apa.
Bank kapitalis kalau bangkrut bahkan diberikan dana talangan (bailout) dan celakanya mereka itu kemplang alis bawa lari ke luar negeri uang talangan dari sumber uang rakyat tersebut. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLB) dan Century telah terbukti.
Bank Kapitalis itu sudah go public sebagian. Saham yang ada di pasar modal itu bahkan sebagian besarnya dimiliki asing. Jadi pemerintah dalam hal ini telah gunakan uang rakyat itu untuk berikan keuntungan kepada asing.
Bank kapitalis milik segelintir orang itu diberikan banyak bantuan dari sumber uang rakyat oleh pemerintah. Tapi uang tersebut juga hanya diputar sebagian besarnya untuk pengusaha besar. Usaha mikro yang jumlahnya hingga 99,6 persen atau 64 juta dari total pengusaha kita bahkan hanya diberikan pinjaman sebesar 3 persen dari total rasio kredit perbankkan (BI, 2020).
Ekonomi dan kekayaan akhirnya hanya berputar-putar di antara orang kaya di antara mereka. Ini terbukti dari Rasio Gini Kekayaan kita yang 0,77 dari skala 0 - 1. Menurut Suissie Credit, lembaga riset bereputasi ini laporkan bahwa dari 82 persen rakyat dewasa kita kekayaannya hanya di bawah 150 juta.
Sementara rata-rata dunia adalah 58 persen. Kekayaan orang dewasa di atas 1,5 milyard rupiah juga hanya 1,1 persen dari penduduk kita. Rata rata dunia adalah 10,6 persen. Segelintir orang Indonesia menjadi terlalu kaya raya, dan rakyat banyak terlalu miskin.
Jadi sebetulnya pemerintah itu bekerja untuk siapa? Untuk rakyat banyak atau segelintir orang?[***]
*) Ketua AKSES ( Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis)
