telusur.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ucapkan selamat kepada Partai Demokrat saat genap berusia 20 tahun. Jokowi mengakui kiprah Partai Demokrat di panggung politik dan terlibat membantu rakyat menghadapi pandemi Covid-19.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan pernyataan Jokowi itu secara tersurat memang mengesankan hubungan Jokowi dengan Partai Demokrat baik-baik saja. Apresiasi Jokowi mengindikasikan respeknya terhadap partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Respek Jokowi itu menimbulkan spekulasi keberpihakannya kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konflik di Partai Demokrat. Jokowi terkesan lebih berpihak kepada AHY daripada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang didaulat segelintir orang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang,” ujarnya.

Spekulasi itu kiranya logis bila dikaitkan dengan pengakuan Menteri Hukum dan HAM kepada AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang legal. Sebagai perpanjangan tangan presiden, seharusnya Jokowi mengakui, mengamankan, dan me jaga marwah keputusan yang diambil Menteri Hukum dan HAM.

Namun dunia politik tidak dapat dicermati dari yang tersurat saja. Hal-hal yang tersirat kerapkali justeru bertolak belakang dengan yang tersurat.

Apalagi selama ini publik tidak melihat tindakan Jokowi terhadap Moeldoko yang terlibat dalam KLB Deli Serdang. Bahkan Moeldoko menerima dengan senang hati saat didaulat menjadi ketua umumdi KLB Deli Serdang.

Kubu Moeldoko juga terus melakukan berbagai upaya hukum. Tentu sulit dipahami kalau semua upaya tersebut tidak mendapat restu Moeldoko. Tetapi semua sikap dan tindakan Moeldoko itu terkesan didiamkan Jokowi. Tidak ada sanksi apapun yang diberikan Jokowi kepada Moeldoko.

Jadi, antara yang tersurat dan yang tersirat tampaknya tidak sejalan. Karena itu, masih sulit menyatakan kalau Jokowi lebih berpihak kepada AHY daripada Moeldoko.

Jokowi baru diyakini berpihak kepada AHY bila ia secara tersurat menegur dan memberi sanksi atas semua sepak terjang Moeldoko terhadap Partai Demokrat. Hal ini yang terus ditunggu publik, namun tak kunjung ada dari Jokowi.

Karena itu, Partai Demokrat yang dinahodai AHY harus tetap ekstra hati-hati terhadap sepak terjang Moeldoko dan kubunya. Sebab, lengah sedikit saja terutama di penghujung upaya hukum,  kubu AHY bisa saja dikalahkan. Setidaknya kubu AHY harus sudah mengantisipasi skenario terburuk tersebut. [ham]