telusur.co.id - Pengemudi Ojek online (Ojol) yang tergabung dalam "Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia" akan kembali menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/2/23).

"Atas penolakan terhadap Raperda ERP maupun penolakan atas akan diberlakukannya ERP maka GARDA INDONESIA (Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia) akan melaksanakan Aksi Massa Besar Menolak ERP DKI Jakarta," kata Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/2/2023).

Igun mengaku, akan menurunkan massa lebih besar dan mengajak seluruh stakeholder pengguna kendaraan roda dua dari ojol, kurir pengantar barang, klub sepeda motor, hingga komunitas sepeda motor lainnya.
 
"Maupun semua lapisan masyarakat pengguna kendaraan apapun yang tidak setuju dan menolak adanya ERP," ucapnya.

Igun menyebut beberapa alasan Garda Indonesia menolak ERP. Di antaranya, ERP merupakan produk gagal di beberapa negara, ERP bukti pemerintah provinsi tidak becus mengurus transportasi massal lalu membebankan kepada transportasi lainnya.

"ERP program bisnis pemerintah kepada rakyatnya karena melibatkan anggaran dari rakyat untuk pengadaannya lalu mengutip uang dari rakyat untuk pelaksanaannya. ERP bukan solusi mengendalikan kemacetan. Tunjukkan kepada masyarakat hasil kajian terbuka dan independent bahwa ERP akan mengendalikan kemacetan," bebernya.

"ERP hanya akan menjadi sumber menambah pundi-pundi kekayaan/penghasilan bagi para oknum pejabat secara tidak langsung karena adanya uang kas masuk ke instansi pemerintahan, lalu akan menambahkan insentif bagi para pejabatnya. Ini sangat tidak adil bagi kami rakyat kecil," ujar Igun.

Selain itu, Igun meminta kepada DPR-RI, Presiden, Pemerintah Pusat, DPRD DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan kebijakan ERP tersebut.

"Menolak ERP adalah harga mati yang akan terus kami perjuangkan untuk dibatalkan sampai kapanpun," pungkasnya. [Fhr]