telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, menyarankan kepada penyelenggara pemilu agar rutin melakukan diskusi publik terkait revisi pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. 

Hal itu disampaikan Bahtra saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). 

Menurut Bahtra langkah tersebut penting dilakukan agar output dari diskusi tersebut dapat disampaikan kepada Komisi II DPR sebelum melakukan pembahasan RUU Pemilu yang diperkirakan akan dibahas pada pertengahan tahun 2026. 

"Ini kan sebentar lagi akan kita mulai proses (pembahasan RUU) pemilu akan berjalan, berangkali juga kita harus rutin buat semacam diskusi-diskusi karena kan mungkin banyak yang harus kita cari alternatif-alternatif ke depan," kata Bahtra di ruang rapat Komisi II DPR. 

"Barangkali itu semua yang harus kita lakukan harus bahu-membahu, baik itu KPU, Bawaslu, DKPP maupun kami di Komisi II," tambah Bahtra. 

Dengan demikian, kata legislator Fraksi Gerindra itu, semua masukan yang disampaikan publik dapat diakomodir oleh Komisi II pada saat pembahasan RUU Pemilu nantinya. 

"Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan publik bisa kita penuhi nanti pada saat penyusunan RUU Pemilu," pungkasnya. 

Selain itu, kata Bahtra, ia melihat bahwa ekspektasi publik terhadap KPU-Bawaslu sangat besar dalam menyelengarakan pemilu yang berkualitas. 

"Kita melihat bahwa harapan dan ekspektasi publik sangat besar terhadap KPU-Bawaslu agar ke depan bagaimana pelaksanaan pemilu itu tidak hanya tertunaikan tetapi juga pelaksanaan harus baik dan berkualitas," ujarnya. 

"Maka dari itu harapan kami program kerja harus dirancang ke arah sana Pak Sekjen (Bawaslu), misalnya kita ingin agar partisipasi pemilu kita semakin baik," tambahnya.

Laporan: Dennis