telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak prihatin dengan masih buruknya perencanaan pembangunan infrastruktur. Dampaknya, selain terjadi pembengkakan biaya, proyek infrastruktur menjadi rendah utilitasnya dan tidak sedikit yang terpaksa diobral untuk menutupi kerugian.

“inefisiensi biaya proyek pada akhirnya mengorbankan APBN yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang lebih urgen,” kata Amin, Rabu (13/10/21).

Ia menyontohkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Awalnya, estimasi biaya proyek kereta cepat berkisar US$6,1 miliar, kemudian terjadi lonjakan  sebesar US$4,9 miliar atau setara dengan Rp69 triliun.

PT Waskita Toll Road harus menjual proyek tol Cibitung-Cilincing dan pada April 2021 lalu juga menjual 30 persen saham ruas tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi. Kondisi serupa juga dialami PT Hutama Karya yang harus melepas kepemilikan pada sejumlah ruas tol.
“Perencanaan yang buruk menyebabkan lonjakan biaya proyek".

Dampak lanjutannya, terjadi keterlambatan proyek dan pembengkakan biaya pendukung lainnya akibat munculnya kebutuhan tidak terprediksi.

“Kami mendesak audit investigasi secara independen dan transparan untuk mencegah kerugian keuangan negara,” tegasnya.

"Lagi-lagi APBN harus menutupi kegagalan perencanaan pembangunan," kata Amin.

Padahal selama hampir dua tahun terakhir, APBN harus megap-megap untuk mengatasi pandemi Covid-19 ditengah defisit yang kian parah dan melonjaknya utang luar negeri.

“Rakyat menjadi pihak yang dirugikan karena pemangkasan anggaran dan pencabutan berbagai subsidi,” imbuhnya.

Sedangkan keuangan BUMN yang seharusnya menjadi tumpuan pemulihan ekonomi nasional, malah harus berdarah-darah. Tidak sedikit yang kepemilikan sahamnya dilepas oleh pemerintah, seperti BUMN karya karena ruas jalan tolnya terpaksa dijual. [Tp]