telusur.co.id - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Netty Prasetiyani Aher mengaku tak heran jika munculnya klaster baru di 59 perkantoran di DKI Jakarta. Karena, sejak awal pandemi ini kurang dikelola dengan baik.

"Sejak awal, mitigasinya sudah terlambat, penerapan PSBB tidak efektif, dan manajemen komunikasi yang buruk. Ini membuat penurunan kurva pandemi menjadi sulit," ujar Netty dalam keterangannya, Rabu (29/7/20).

Menurut dia, pembukaan sejumlah perkantoran, perusahaan, dan sekolah pasca wacana new normal seharusnya diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. 

"Sarana dan prasarana yang mendukung pemberlakuan kebiasaan baru, seperti masker, hand sanitizer serta media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) harus tersedia dan mudah didapatkan oleh  masyarakat," kata Netty.

Netty juga menyarankan, pemerintah dan perusahaan hendaknya membantu atau memberikan subsidi pembiayaan bahkan menggratiskan rapid test bagi para pekerja yang tidak mampu.

Anggota Komisi IX DPR ini mengingatkan pemerintah untuk menyikapi dengan serius klater baru di perkantoran.

Caranya, karyawan yang berhubungan dengan pasien  positif harus benar-benar di-tracing dan dipastikan aktivitasnya agar tidak terjadi transmisi ke orang lain.

Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah mengantisipasi new wave  dengan melakukan tiga hal. Pertama, pasien PDP, ODP dan pasien positif Covid-19 yang sembuh harus didata melalui telusur kontak. 

Kedua, para PDP, ODP dan pasien yang sembuh harus terus dipantau dan meminta agar puskesmas dan dinas kesehatan melakukan koordinasi, serta melibatkan perangkat RW dan RT di lingkungan tempat tinggal. 
"Ketiga, setiap pihak harus saling mengingatkan  untuk menjaga pola hidup sehat dan bersih baik dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun," tukasnya.[Fhr]