telusur.co.id - Gonjang - ganjing soal masa jabatan kepala daerah yang seharusnya sudah berakhir di masa pandemi Covid-19. Namun, sampai saat ini belum ada keseriusan untuk menyelenggarakan pilkada. Padahal Pilkada harus segera dilaksanakan, di berbagai daerah.

Memang diakui jika pilkada dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, sudah barang tentu akan menghabiskan biaya yang cukup besar jika dibandingkan dengan pilkada biasanya, bisa saja biaya dua kali lipat. Salah satu contoh Korea Selatan berhasil melaksanakan pemilihan legeslatif di tengah wabah Coronavirus. Namun biayanya 4 kali lipat dibandingkan dengan pemilu di situasi normal.

Minimalnya untuk Indonesia jika pilkada dilaksanakan di tengah wabah Coronavirus, akan menelan anggaran dua kali lipat dengan pelaksanaan pilkada di situasi normal. Demikian diungkapkan Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat Dani Ramdan kepada wartawan di Gedung Sate Jl. Diponegoro Kota Bandung Kamis (11/6/2020).

Dani menuturkan, pilkada seharusnya sudah mulai dilaksanakan sehubungan masa tugas kepala daerah sudah habis. Pada dasarnya pelaksanaan pilkada idealnya bulan Desember 2020, untuk meminimalisasi masa tugas pejabat (pj) bupati atau walikota. "Jika tidak dilaksanakan bulan Desember Pj bupati atau walikota menjabat bisa lama lagi," ungkapnya.

Ditegaskan oleh Dani, jika pilkada di laksanakan bulan Desember, minimalnya Pj hanya menjabat sekitar 3 bulan dan jabatan normal. Akan tetapi jika Pj bertugas dengan waktu lama khawatir akan stagnan, karena selama - lamanya masa jabatan Pj tidak seperti definitif yakni 5 tahun.

"Jika pelaksanaan pilkada ditengah wabah Coronavirus, dipastikan akan menelan biaya 2 kali lipat. Alasan itu berdasarkan analisa anggaran untuk kebutuhan pencegahan penularan virus Covid-19" tutup Dani. [ham]