telusur.co.id -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempermasalahkan posisi Ketua MPR dan Ketua DPR periode 2019-2024 diisi oleh Golkar serta PDIP yang merupakan koalisi dari Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Begitu disampaikan oleh politikus PKS Nasir Djamil di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (4/10/19).

"Itu hanya posisi yah segalanya itu sudah diatur tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah, tidak ada yang menang tidak ada yang kalah semua diatur dengan aturan main," ujar Nasir. 

Anggota DPR ini menjelaskan,  semua partai di parlemen telah menyetujui aturan main yang ditawarkan terkait posisi Ketua MPR dan DPR. 

"Semua sepakat kita konsisten dengan aturan itu," dalihnya. 

Kendati demikian, Nasir pun meyakni,  jika pimpinan DPR dan MPR tidak bekerja dengan baik,  maka rakyat yang akan mengawasi mereka secara langsung. 

"Mereka akan diawasi oleh rakyat dan itu akan berdampak dengan citra DPR itu sendiri," tutur dia. 

Nasir menambahkan,  PKS sendiri  juga akan tetap mengawasi pelaksanaan  sistem presidensial 

"Kita tetap mengawasi bagaimana sistem presidensial oleh DPR secara bermartabat," tandas Nasir. [asp]

Laporan : Tio Pirnando