telusur.co.id - Perdana Menteri (PM) baru Lebanon, Najib Mikati, memastikan akan mencari solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara yang kini sedang hancur. Karena itu, Ia mengimbau masyarakat untuk menaruh kepercayaan kepada pemerintah.
Mikati berdalih, saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dan mengakhiri kekosongan politik di Lebanon, sebelum pemilihan umum yang direncanakan pada Mei mendatang.
"Saya melakukan perbaikan secara cepat, terutama di sektor energi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan transparansi. Saya akan menunjukkan kepada warga Lebanon bahwa negara ini ada pemerintahan. Ada transparansi. Itulah kami. Akan kami coba lakukan, " katanya, dilansir dari CNN, Senin (11/10/21).
Namun, dia tidak merinci langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya dalam memperbaiki kebobrokan di banyak sektor tersebut.
Salah satu masalah ekonomi paling mendesak yang dihadapi pemerintah baru Lebanon adalah program subsidi yang terlalu mahal.
Pemerintah Lebanon menaikkan harga minyak lebih dari 37% pada hari Jumat. Alasannya, pemerintah ingin berangsur menghapus subsidi impor dalam upaya untuk menarik bantuan moneter internasional.
Keputusan itu diperkirakan akan meningkatkan harga minyak bagi rakyat Lebanon. Menurut Mikati, sekitar 74% dari subsidi senilai lebih dari $10 miliar dolar tersebut disalahgunakan oleh para pengusaha atau dikorupsi selama setahun terakhir.
"Subsidi hampir dicabut karena kami tidak memiliki uang tunai atau cadangan untuk mensubsidi minyak atau komoditas lainnya," tuturnya.
Bank Sentral Lebanon mengeluarkan pernyataan bulan lalu yang mengatakan bahwa subsidi bahan bakar dieksploitasi oleh bisnis. Sekitar $800 juta telah dibayarkan untuk subsidi impor pada bulan Juli saja, namun kekurangan bahan bakar masih merajalela.
"Kami akan tetap memberikan subsidi untuk obat-obatan, tetapi subsidi untuk komoditas lain akan dicabut," lanjut Mikati.
Mikati sendiri adalah seorang miliarder yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri sementara pada 2005 dan 2011, mengepalai kabinet yang akan menjadi presiden atas depresi ekonomi. Menurut Bank Dunia, kabinet tersebut dianggap sebagai salah satu yang terburuk di dunia sejak pertengahan abad ke-19.[Tp]
Laporan: Nadila Firdinia
