Politisi NasDem Komitmen Kawal Penyelesaian Status Guru Honorer - Telusur

Politisi NasDem Komitmen Kawal Penyelesaian Status Guru Honorer

Anggota DPR RI, Lita Machfud Arifin

telusur.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menuntaskan pembahasan terkait alat kelengkapan dewan, termasuk penentuan komisi dan para pimpinan. Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 1, Lita Machfud Arifin, ditugaskan oleh Partai NasDem untuk bergabung di Komisi X.

Komisi X bertanggung jawab atas urusan Pendidikan, Olahraga, dan Riset, dengan mitra kerja yang meliputi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Pusat Statistik.

Lita menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugasnya. "Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja sesuai penugasan dan arahan yang diberikan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dia menyoroti pentingnya penyelesaian masalah kebutuhan guru yang belum merata serta pendapatan guru honorer yang tidak sebanding dengan beban kerja mereka. "Saya akan berupaya mengawal penyelesaian status guru honorer yang belum tuntas," tambahnya.

Lita juga berkomitmen untuk mendukung program makan siang gratis bagi siswa, yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi anak sekolah. "Kami akan memastikan pemerataan dan kesejahteraan guru, serta pemenuhan gizi anak sekolah agar mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat," jelasnya.

Setelah pelantikan presiden dan menteri, Lita berharap banyak harapan rakyat dapat terealisasi melalui wakil mereka di DPR RI. Dia mencatat pidato pertama Presiden Prabowo yang menekankan keberpihakan terhadap masyarakat kecil dan berharap agar komitmen tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Lita menekankan pentingnya pemerintahan baru dalam membawa perubahan signifikan, terutama dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan pendapatan serta akses sumber daya. "Pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif sangat dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat," tukasnya.[iis]


Tinggalkan Komentar