telusur.co.id - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) Akhir Oktober 2020 ini. Kunjungan Prabowo Subianto ke AS atas undangan dari Menteri Pertahanan Amerika, Mark Esper.

Namun, rencana kedatangan Prabowo ke AS mendapat penolakan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sedikitnya 12 LSM hari Selasa (13/10/20) mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, memprotes pemberian visa kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha menyatakan, rencana kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS) merupakan kunjungan resmi kenegaraan atas undangan Menteri Pertahanan AS.

Menurutnya, kehadiran Prabowo ke AS sangat dibutuhkan oleh kedua negara, terutama untuk kerja sama di bidang alutsista. AS sebagai salah satu produsen Alutsista memang sedang membutuhkan Indonesia, karena selama ini kita membeli alutsista dari negara kawasan Eropa dan Rusia.

"Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif membutuhkan keseimbangan pembelian dan investasi alutsista dengan AS," ujar Syaifullah dalam pers rilisnya, Kamis (15/10/20).

Karenanya, dia menyayangkan ada penolakan LSM atas kunjungan Menteri Prabowo ke AS. Menurutnya, tidak pada tempatnya sejumlah pegiat HAM di Amerika untuk menolak Menhan RI.

"Sebab jika terjadi deal kerjasama bidang Alutsista, maka senjata tersebut tidak akan digunakan militer Indonesia untuk pelanggaran HAM," terang Politikus PPP itu.

Dia menjelaskan, Undang-Undang TNI yang ada sekarang lebih menjadikan TNI hanya berkutat di bidang pertahanan, sementara tugas keamanan ABRI di zaman orde baru telah diberikan kepada Kepolisian.

"Saya yakin, AS membutuhkan Indonesia dalam kerjasama Indo -Pasific, terutama mengantisipasi manuver Tiongkok di Laut Cina Selatan," tuturnya.

"Indonesia memiliki daya tawar yg tinggi dalam konflik di Laut Cina Selatan, sebab negara sekutu AS Amerika, yakni Filipina dan Australia bisa terancam," pungkasnya. [Tp]